Ketua IMO Riau Minta Pj Bupati Hambali Segera Evaluasi Plt Kadis dan Kabid Diskominfo Kampar

Putraindonews.com – Kampar | Massif pemberitaan terkait ketidaktransparan alokasi penggunaan anggaran media di Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, menjadi perhatian ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia DPW Provinsi Riau, Johan E. Hondro, Kamis (4/4/24).

Menurut Ketua DPW IMO Riau, Johan, jika benar sebagaimana dimuat oleh puluhan media tersebut, adanya sikap tertutup dan tidak transparannya Plt Kepala Dinas (Irwan Ar) dan Kabid (Sri) Kominfo Kabupaten Kampar terhadap alokasi pendistribusian kerja sama Publikasi media di Pemkab Kampar, maka hal itu tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Anggaran Negara yang berkeadilan, merata dan asas kepatutan serta ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BACA JUGA :   Jelang Pilkades Serentak, Bupati Sumba Barat Berharap Nilai Demokrasi Harus Dijunjung Tinggi

“Sangat sayangkan sikap pemerintah kabupaten Kampar melalui Diskominfo, yang diberitakan oleh sejumlah media di Riau. Harusnya Plt Kepala Dinas Kominfo Kampar paham yang menjadi dasar dalam kegiatan Pengadaan barang/jasa di Pemerintahan di Indonesia ini,” ujarnya.

Bahkan Johan E. Hondro mengatakan, tindakan itu dapat diusut tuntas hingga menjadi terang, karena bukan tidak mungkin dalam hal realisasi anggaran media di Diskominfo Kampar ada perbuatan yang mengarah pada korupsi.

“Dengan praduga tak bersalah, hal-hal sebagaimana diberitakan media-media ini patut diusut tuntas, agar terlihat sejauh mana, karena terkait dana publikasi media di Pemerintahan sudah kerap bermasalah hukum di Riau ini,” jelasnya.

BACA JUGA :   MENKO PMK Minta Jamaah Salat Id Wudhu di Rumah

Lanjutnya, banyak rekan-rekan media mengeluh tidak dapat menikmati walaupun mereka sebagai wartawan yang terdaftar di aplikasi E-Wartawan Kominfo Kampar, bahkan sekadar berkomunikasi selalu bungkam.

Padahal, kata dia, seharusnya Diskominfo selaku instansi terdepan pemerintahan dalam bersinergi dengan Media/Pers selaku corong informasi bagi masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Kampar dibawah komando pak Pj Hambali.

”Kami menyarankan Pj bupati harus berani meninjau ulang, mengevaluasi kinerja kepala bidang dan Plt Kadis karena kami menilai perlunya pejabat Diskominfo Kampar yang dapat selaras dan membantu penuh upaya kinerja keras Pj Bupati dalam menjalankan amanah dalam membangun Kampar,” tuturnya. Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!