Putraindonews.com, Pekanbaru – Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Kamis (13/11/2025).
Kunjungan ini menjadi wadah diskusi terkait kondisi ekonomi daerah, inflasi, kebijakan moneter, serta isu-isu strategis lainnya.
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad menjelaskan bahwa perekonomian Riau pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, berada pada kisaran 4,19 hingga 4,85 persen (yoy) dan cenderung mengarah ke batas atas. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 3,52 persen (yoy).
“Pertumbuhan ini ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat, peningkatan UMP, dan stabilnya harga kelapa sawit,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti tantangan inflasi. Dalam dua bulan terakhir, Riau menempati urutan kedua inflasi tertinggi nasional setelah Sumatera Utara, terutama akibat pasokan cabai yang masih bergantung dari Pulau Jawa.
“Alhamdulillah, bulan lalu inflasi kita hanya 1,1 persen. Menjelang Nataru, target inflasi nasional 2,5 persen per satu masih bisa dicapai jika harga cabai dan beras terkendali,” jelas Panji.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menyampaikan apresiasi atas penyambutan dan keterbukaan BI. Ia menilai pertemuan ini penting untuk memperkuat pemahaman Komisi III DPRD Provinsi Riau mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah.
“Salah satu yang mendorong kami ke BI ini adalah sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pak Purbaya mengenai masalah keuangan daerah. Jadi, supaya nanti kami dalam diskusi dan pembahasan keuangan daerah dengan eksekutif bisa tahu juga,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Edi Basri juga meminta penjelasan BI mengenai kriteria UMKM yang dapat dibina, serta kondisi keuangan daerah terkait maraknya judi online, kripto, dan pinjol. Ia berharap koordinasi intensif terus dilakukan untuk memperkuat kebijakan ekonomi daerah.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah, turut menyoroti pentingnya sektor UMKM yang menurut data BPS menyumbang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi Riau. Ia meminta pandangan BI mengenai sektor UMKM yang perlu diprioritaskan serta peluang kolaborasi untuk menyusun kebijakan berbasis data.
“Kami berharap bisa dilibatkan dalam agenda ekonomi BI agar dapat memperkuat penetrasi kebijakan di tingkat pemerintah provinsi. Evaluasi rutin per bulan sangat dibutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau, Eva Yuliana, mempertanyakan kondisi keuangan daerah yang belum optimal meski Riau merupakan salah satu produsen gas dan minyak terbesar di Indonesia.
“Bagaimana mungkin daerah dengan sumber daya sebesar ini masih menghadapi masalah, termasuk antrean solar yang bisa mencapai dua jam? Kami berharap ada solusi konkret,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara Komisi III DPRD Provinsi Riau dan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong stabilitas inflasi, serta memperkuat sektor UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Untuk diketahui, kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana beserta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah.
Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Riau disambut langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, beserta jajarannya. Red/HS
.){kind=link}