Putraindonews.com – Jakarta | Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto menilai pola pembangunan Jawa Sentris kini mulai ditinggalkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terbaru, kata dia, kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua yang mencapai 17 kali sejak dia memimpin Indonesia, merupakan bukti komitmennya dalam memeratakan pembangunan di Tanah Air.
“Hal tersebut kembali membuktikan komitmen Presiden Jokowi mengubah pola pembangunan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Sebab, kehadiran Presiden Jokowi ke daerah dipastikan bukan hanya meninjau, melainkan juga disertai agenda pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia (SDM),” kata Rasminto dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (11/7).
Ia menambahkan kedatangan Presiden Jokowi ke Papua pada 7 Juli lalu juga menunjukkan situasi dan keamanan di Bumi Cenderawasih masih kondusif dan stabil. Menurut Rasminto, kasus penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat.
“Memang kasus itu menyedot perhatian publik, pemerintah juga memberikan atensi khusus karena melibatkan WNA dan bisa berdampak terhadap reputasi Indonesia di kancah global. Namun, bukan berarti mengancam keamanan di Papua secara umum. Buktinya, masyarakat masih bisa beraktivitas normal, bahkan Presiden Jokowi menyempatkan berkunjung,” jelas dia.
Ia lantas berharap sinyal positif keamanan di Papua itu dapat mengundang para investor berinvestasi di Papua sehingga daerah tersebut dapat lebih maju ke depannya.
Meskipun begitu, Dosen Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma) itu mengakui masih banyak persoalan yang terjadi di Papua dan mengancam mengganggu tercapainya program nasional, seperti pengentasan stunting.
Ia menyampaikan berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Bumi Papua tergolong tinggi, di antaranya Provinsi Papua 34,6 persen dan Papua Barat 30 persen.
Rasminto lalu mengapresiasi pemerintah yang terus berupaya menekan prevalensi stunting melalui politik anggaran dan berbagai program lintas kementerian/lembaga. Ia berharap pemerintah daerah (pemda) setempat juga memiliki komitmen dan visi yang sama.
“Persoalan stunting ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemda juga harus proaktif melakukan berbagai percepatan. Swasta juga harus terlibat,” kata dia. Red/HS
