PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTA | Kementerian Perhubungan telah melakukan survei terkait prediksi puncak arus mudik Angkutan Lebaran Tahun 2018. Hasilnya didapatkan bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada akhir pekan ini yakni tanggal 8-9 Juni 2018. Hal ini diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta, Senin (4/6).
Semula Kemenhub memprediksikan puncak arus mudik terjadi pada tanggal 13-14 Juni 2018, tetapi setelah diadakan survei terkait dengan prediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2018 maka puncak arus mudik ternyata berubah. Hal ini berkaitan dengan perubahan libur Lebaran.
“Kami mengadakan survei Angkutan Lebaran sebelum dan sesudah pengumuman libur. Setelah pengumuman libur ada hasil yang berubah, dimana masyarakat sebagian akan mudik pada tanggal 8 atau 9 Juni 2018, dari semula tanggal 13 atau 14 Juni 2018. Serta arus balik semula tanggal 23 dan 24 Juni 2018 maju menjadi tanggal 19 dan 20 Juni 2018,†jelas Menhub.
Karenanya menurut Menhub ada suatu hal yang akan dikoordinasikan dengan beberapa pihak terutama stakeholder angkutan berat terkait operasional angkutan berat pada masa angkutan Lebaran.
Berdasarkan Evaluasi Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H) secara umum terjadi peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum sebesar 2,44%, mobil pribadi 28,74% dan sepeda motor 33,53%. Berkaitan dengan kejadian kecelakaan terjadi penurunan sebesar 30% dengan penurunan fatalitas jumlah korban meninggal dunia sebesar 41%.
“Kita rencanakan pertumbuhan yang tidak setinggi itu, mengingat kecelakaan yang timbul karena berhubungan dengan sepeda motor itu lebih dari 70 persen. Oleh karenanya meskipun tahun lalu kita dapat menekan angka kecelakaan itu 30 persen, tetapi kita ingin sekali menganjurkan agar angkutan motor itu tidak dipakai mudik. Lebih baik kita usulkan menggunakan angkutan umum,†sebut Menhub.
Guna memonitor pelaksanaan dan pengawasan arus mudik dan balik Kementerian Perhubungan membentuk Pusat Koordinasi Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 H) dengan melibatkan instansi terkait yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, BUMN bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, PT. Jasa Marga, Jasa Raharja, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), ORARI, Senkom Mitra Polisi, RRI, radio swasta serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Periode Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 H) dimulai pada H-8 (7 Juni 2018) s/d H+8 (24 Juni 2018) selama 18 hari bertempat di Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan Rencana Operasi Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 H) dengan titik berat pengendalian di 15 (lima belas) provinsi untuk angkutan jalan, 7 (tujuh) lintas penyeberangan utama, 9 (sembilan) Daerah Operasi (DAOP) dan 4 (empat) Divisi Regional (Divre) perkeretaapian, 52 (lima puluh dua) pelabuhan laut, dan 35 (tiga puluh lima) bandar udara. Berdasarkan hasil analisia evaluasi, diprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan umum dan penggunaan kendaraan pribadi. Jumlah terbesar diprediksikan masih akan terjadi pada angkutan udara.
“Prediksi pertumbuhan di segala lini cenderung naik, yang menonjol adalah di udara yakni 8,47 persen. Untuk angkutan udara kita melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan kualitas dengan cara memperbanyak slot, memberikan suatu keharusan bagi bandara-bandara untuk beroperasi sampai jam 24 malam dan meminta kepada airline untuk menggunakan pesawat berbadan lebar,†ucap Menhub.
Ditambahkan Menhub hal lain yang banyak disorot adalah prasarana angkutan darat, terutama jalan tol. Menurutnya hal tersebut dimanfaatkan dan direncanakan secara baik agar tidak terjadi suatu kemacetan.
“Untuk mengurangi kemacetan, pergunakanlah jalan lain tidak hanya jalan tol, lalu manajemen waktu, kita sebar pemudik jangan di satu waktu tertentu. Kemudian kita berikan alternatif di jalur Pantura atau Pansela termasuk diantaranya apabila macet diarahkan ke jalan yang lain, contra flow dan lain sebagainya,†ujar Menhub.
Turut hadir dalam Raker dengan Komisi V DPR ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Royke Lumowa, perwakilan dari Basarnas, BMKG serta BUMN Transportasi. (**)
