Lewat Empat Bulan, Nasib Korban Perundungan KPI Ngantor di Kominfo Masih Tidak Jelas

***

Putraindonews.com – Jakarta | MS, Korban Pelecehan Seks dan Perundungan di KPI merasa kecewa usai pertemuan dengan perwakilan KPI dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.

Kekecewaan tersebut, jelas MS, karena Kesekretariatan KPI belum juga merampungkan status administrasi serta tidak adanya koordinasi yang baik antara KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI terkait ruangan kerja serta tugas kerja yang akan diterima MS di Kominfo.

‘’Saya kecewa dengan kinerja Sekretaris KPI. Selama 4 bulan saya menunggu nyatanya janji saya berkantor di Kominfo hanya palsu belaka.

“Saya capek diberi janji manis melulu”.

Kalau kendalanya ada di administrasi kepegawaian, bukankah sistem itu diciptakan oleh manusia. Saya heran mengapa manusia kalah oleh formalitas?’’ kata MS dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/4/2022).

BACA JUGA :   Swasensor ; Kontribusi Masyarakat Pers kepada NKRI dalam Pelantikan IMO-Indonesia DPW DKI

Kuasa Hukum MS yang juga ikut mendampingi, Muhammad Mualimin menilai, lambatnya proses penempatan MS di Kominfo harusnya tidak terjadi, sebab KPI dan Kominfo berkali-kali di media sudah menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut berempati pada korban dan siap melakukan segala upaya untuk mempercepat pemulihan MS.

Sikap kedua lembaga tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM dan hanya perlu dibuktikan di dunia nyata.

‘’MS kalau masih kerja di Visual Data KPI tidak akan sembuh sembuh. Saat ingat KPI traumanya kumat, flashback tentang peristiwa pelecehan, dan kembali depresi. Makanya solusi MS ngantor di Kominfo harusnya segera dieksekusi. Mulut manis pimpinan KPI harus terwujud.

Ini sudah 4 bulan masih saja terkendala administrasi. Ini fakta yang menjengkelkan,’’ ujarnya.

Di tengah kuatnya kritik publik terhadap KPI, ucap Mualimin, harusnya Kominfo segera merombak dan mengevaluasi PNS Kementerian yang saat ini ditugaskan bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, menjunjung tinggi HAM, dan aman untuk setiap orang.

BACA JUGA :   PANGLIMA TNI Pimpin Sertijab Strategis Di lingkungan Mabes TNI

‘’Kami melihat banyak PNS di KPI tidak menunjukkan empati yang serius dan sungguh-sungguh pada Korban MS. Menteri Johny G Plate harus evaluasi kinerja mereka.

Jangan sampai pegawai negara makan dari uang rakyat tapi kinerjanya loyo dan tidak solutif. Makin lelet cara kerja Sekretaris KPI makin menghancurkan harapan Korban MS,’’ pungkasnya.

Selain didampingi Pengacara Muhammad Mualimin, MS juga dikawal Tim Independen KPI Hartoyo, dan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara yang diwakili Luviana (Konde.co) dan Siti Mazuma selaku Direktur LBH APIK. Red/Ben

***

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!