PUTRAINDONEWS.COM
Jakarta | 20 Maret 2019. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak camat seluruh Indonesia untuk menghadapi tantangan Bangsa. Hal itu diungkapkan saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Camat 2019 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (20/03/2019).
Menurut Tjahjo, tantangan bangsa era kini berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan tantangan bangsa era sebelum reformasi. Oleh karenanya Tjahjo membaginya menjadi empat tantangan yang membutuhkan peran serta camat.
Pertama, radikalisme dan terorisme. Camat harus mampu mengenal dan mengidentifikasi wilayahnya untuk menghindari dan meminimalisasi bibit radikalisme dan terorisme dengan menciptakan iklim kondusif.
“Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, salah satu tantangan berat, yaitu radikalisme dan  terorisme. Gerakan radikal dan terorisme Itu pasti menempatkan peran atau penggerak di wilayah desa/kelurahan dan di lingkup kecamatan. Deteksi dini harus dipantau oleh camat,  data penduduk dengan detail, Ini tantangan berat. Jangan seperti Sibolga tahu-tahu tertanam bom, tidak termonitor, di Surabaya juga ada keluarga yang tahu-tahu melakukan aksi terror, tanpa diketahui gerak-geriknya,†kata Tjahjo
Kedua, ancaman Narkoba. Camat harus mendeteksi secara dini kemungkinan peredaran Narkoba di wiilayanya. Salah satu upayanya dengan melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat.
“Ini harus dicermati ada gak kampung Narkoba, atau warga yang kena Narkoba. Harus ada komunikasi dengan tokoh setempat yang ada di lingkup kecamatan, karena Narkoba ini ancaman yang nyata dan tak sedikit merenggut nyawa anak bangsa,â€papar Tjahjo.
Ketiga, korupsi. Tjahjo meminta seluruh camat untuk mencermati area rawan korupsi, pasalnya tak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena tak memahami dan abai terhadap area yang dekat dan rentan penyelewengan.
“Kita harus mencermati area rawan korupsi. Paling utama ada di perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hati-hati betul menghadapi dan menangani dana hibah, dan tak kalah bahaya juga area pajak dan retribusi daerah,†pesan Tjahjo.
Keempat, masalah ketimpangan sosial. Sebagai perpanjangan dari pemerintah kabupaten/kota dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan, camat harus melihat dengan jernih masalah sosial dan kesehatan yang terjadi di wilayahnya.
“Masalah ketimpangan sosial, tolong cermati apakah masih ada anak yang mengalami gizi buruk, masalah  stunting, TBC, malaria, dan lain-lain. Ke depan arah pembangunan kita adalah membangun kulitas Sumber Daya Manusia (SDM), jangan sampai masalah sosial dan kesehatan menghambat pertumbuhan SDM yang bekualitas,†ungkap Tjahjo.(**)
