***
Putraindonews.com – Jakarta | Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Ketua Umum Kaukus Muda Antikorupsi (Kamaksi) yang juga seorang mantan aktvis 98, Joko Priyoski.
Putri Megawati itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dewan lantaran viralnya video perayaan ulang tahun Puan di tanggal 6 September lalu. Momentum tersebut dianggap melanggar kode etik bertepatan dengan massa buruh yang sedang berunjuk rasa di depan Gedung DPR.
Menanggapi pelaporan tersebut, pengamat politik Yakub F. Ismail memandang kedua pihak tidak bisa disalahkan salah satu, karena masing-masing berada pada posisi yang benar.
“Logikanya begini, kedua momentum baik itu Hari Ulang Tahun Mbak Puan maupun demo penolakan kenaikan BBM sama-sama berlangsung di hari yang sama. Untuk itu, menyalahkan salah satu dengan alasan yang lain, tentu bukan sesuatu yang tepat,” kata Yakub di Jakarta, Selasa (12/9).
Menurut Yakub, massa buruh yang sedang menggelar aksi unjuk rasa adalah hak warga negara yang diatur dalam konstitusi.
“Dalam artian, apa yang diperjuangkan buruh adalah sesuatu yang konstitusional dan itu sah,” terangnya.
Sementara lanjut dia, adapun spontanitas ucapan Ulang Tahun kepada Mbak Puan juga tidak bisa disalahkan karena itu betul-betul bertepatan dengan hari lahirnya.
“Jadi menurut saya, terkait polemik kedua pihak harus dilihat dalam kacamata yang jernih dan menggunakan akal sehat. Apalagi, perayaan Ultah juga tidak dilakukan secara meriah, alias spontan ada suara ucapan Ultah dari salah satu dewan,” ujar Yakub.
Ia pun meminta kepada pihak pelapor ataupun yang terlapor agar duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dengan dingin tanpa harus melihatnya sebagai masalah yang serius.
“Masalah ini sebetulnya hanya mis persepsi saja. Untuk itu, langkah lebih jika mengurangi ego dan mencari titik temu penyelesaian,” pungkasnya. Red/HS
***
