Sumbawa | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar bekerja keras mewujudkan program penerbitan 7 juta sertifikat pada 2018 ini, dan 9 juta tahun 2019.
“Kantor BPN Sabtu, Minggu tidak libur, karyawannya kerja pagi siang sampai malam, memang melayani masyarakat harus seperti itu,†kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 1.037 sertifikat tanah kepada warga Sumbawa dan sekitarnya, di Gedung Olahraga Mampis Rungan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/7) siang.
Presiden meminta agar jangan berlama-lama mengurus sertifikat, bertahun-tahun. Ia menilai hal itu sudak tidak musim sekarang, tidak model seperti itu. “Urus sertifikat harus cepat,†ujarnya.
Diakui Presiden Jokowi, di lapangan harus dipatok, harus diukur, tapi ia meminta jangan bertahun-tahun.
Menurut Presiden, dirinya sudah memperingatkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kanwil BPN, kantor BPN agar berhati-hati untuk urusan setifikat yang berhubungan dengan rakyat. “Harus dilayani dengan baik, harus dilayani dengan cepat,†tuturnya.
Kepada warga yang telah menerima sertifikat, Presiden Jokowi berpesan agar diberi plastik, sehingga kalau genting rumahnya bocor, sertifikatnya tidak rusak. Selain itu, Presiden mengingatkan perlunya sertifikat itu difotokopi, sehingga kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, sehingga mengurusnya ke kantor BPN mudah.
Jika ingin “menyekolahkan†sertifikat ke bank, Presiden Jokowi berpesan agar dikalkulasi dulu agar angsurannya tidak memberatnya.
“Jangan sampai karena salah hitung sertifikatnya yang diambil bank,†tutur Presiden.
Kalau dapat pinjaman Rp300 juta misalnya, Presiden mengingatkan jangan sampai Rp150 juta buat beli mobil. “Gagah, nyetir mobil keluar masuk kampung. Enam bulan gagahnya, sertifikatnya juga hilang,†ujarnya mengingatkan seraya menambahkan, agar menggunakan semua pinjaman untuk modal kerja.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi. (**)
