Putraindonews.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar dibuat pusat demokrasi di halaman perkantoran gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, untuk masyarakat menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu pengguna jalan raya.
“Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” ujar Natalius Pigai di sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9).
Pihaknya berharap agar setiap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut harus keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.
Menurutnya, pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.
Dirinya mengaku, jika usulan itu diterima oleh kementerian/lembaga, maka akan dibuatkan peraturan tingkat menteri.
“Kalau kementerian buat peraturan menteri, saya mau saja. Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ujarnya. Red/HS
 Natalius Pigai mengusulkan agar dibuat pusat demokrasi di halaman perkantoran gedung DPR RI di Senayan){kind=link}