PUTRAINDONEWS.COM
Nusa Dua Bali | Â Kominfo, Saat ini Indonesia memiliki 50 juta pelaku Usaha Menengah dan Kecil Mikro (UMKM), namun semua usaha itu belum memliki akses ke layanan sistem pembayaran perbankan. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sebanyak 70% sektor UMKM yang belum terlayani dengan sistem pembayaran perbankan. Oleh karena itu, OJK mendukung penerapan teknologi dalam sistem pembayaran.
“Padahal kehadiran teknologi telah menjadi solusi bagi masyarakat yang secara geografis masih belum terjangkau dengan layanan tersebut. Kemampuan teknologi membuat semuanya menjadi mudah tanpa harus bertatap muka langsung,†katanya dalam Sesi “Excellencies Panel†pada hari ke-2 The 1st NextICorn International Summit di Nusa Dua, Bali, Kamis (10/5/2018).
Menurut Wimboh Santoso, Pemerintah dalam hal ini OJK memiliki komitmen untuk membantu 6 juta UMKM yang belum memanfaatkan teknologi, sehingga dapat membantu mereka mendapatkan pelayanan finansial. “Bagaimana para pemangku kepentingan ini bisa bergerak cepat ke depan. Tujuannya membuat kebijakan yang harus jelas dan bagaimana bisa memanfaatkan teknologi khususnya memberikan keuntungan untuk konsumennya,†jelasnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK meyakini Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal terutama pada sektor keuangan. Selain menghadirkan layanan keuangan secara virtual, Wimboh mengatakan teknologi dapat memangkas biaya layanan dengan lebih murah dan dapat terjangkau dengan cepat dan mudah.
Wimboh menegaskan penerapan teknologi di sektor finansial harus memperhatikan persoalan akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi. “Kerangka kerja yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membuat suatu referensi umum. Prinsipnya semua harus berdasarkan regulasi, setiap jenis isu harus ada regulasinya. Siapa yang tanggung jawab bagaimana keterbukaannya. Kan sekarang juga hanya tinggal daftar,†tandasnya.
Ketua Dewan Komisioner Wimboh juga menilai arti penting identifikasi risiko pelayanan finansial. “Fintech memang memiliki banyak manfaat, namun yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi risikonya. Bagaimana kita bisa membuat publik paham akan risikonya, seperti gangguan teknologi dan cyber crime. Terutama pelanggan dan stakeholdernya, harus paham,†jelas Wimboh.
Dalam sesi panel tersebut turut hadir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong dan perwakilan Bank Indonesia yang mengupas kebijakan dan regulasi sektor keuangan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan dengan teknologi semua kegiatan dapat berlangsung tanpa batas.
“Internet itu tanpa batas, kita memiliki pasar nasional, batasan, dan ketika menjadi eknomi digital maka akan tanpa batas. Melalui internet juga terbangun interaksi, dengan media sosial sangat mungkin kontak antara satu orang dengan 700 ribu yang lain,” jelasnya.
Dengan keberadaan inernet tentu akan memaksa semua aktivitas ekonomi untuk masuk ke internet. “Ini masuk akal, karena tidak peduli betapapun besarnya dunia ini, internet akan jauh lebih besar. Skala ekonomi, ekonomi yang terbaik, restriksi, cloud computing, data centr, lokalisasi data, semua hal itu terjadi di internet. Ekonomi akan menjadi besar dan kian besar,” katanya.
Menurut Thomas Lembong, saat ini tidak ada pilihan lain selain bergabung dengan internet. “Pak Jokowi menyatakan kita tak punya pilihan untuk tidak bergabung dengan platform global. Tantangannya adalah soal regulasi,” katanya.
The 1st NextICorn International Summit mempertemukan start-up lokal yang berpotensi menjadi unicorn dengan para investor global dari berbagai engara. Hingga hari kedua tercatat lebih dari 500 pertemuan yang terkonfimasi telah berlangsung dan melibatkan sebanyak 135 partisipan investor kelas dunia dan start-up yang telah dikurasi. (**)
