Putraindonews.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meyakini bahwa pemekaran di empat daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan Ribka ketika berkunjung (kunker) ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (15/11).
Ribka tak menampik pembangunan di empat DOB tersebut membutuhkan waktu, energi, dan tenaga yang besar.
“Kita fokus untuk bagaimana membangun sistem pemerintahan. Saya pikir kalau orang yang bekerja, khususnya di pemerintahan sipil, pasti tahu dan merasakan betapa beratnya,” kata Ribka dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.
Menurut dia, membangun keempat DOB bukanlah hal yang mudah. Selain fasilitas yang sangat terbatas, mereka juga dituntut mampu membuat regulasi, produk peraturan perundang-undangan, salah satunya peraturan gubernur (pergub).
Dari keempat DOB, kata Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat pergub dan peraturan lainnya.
“Hampir sekitar 46 produk peraturan yang kami buat dan ini sangat melelahkan, banyak sekali kegiatan rintisan dalam satu setengah tahun ini,” ujarnya.
Meskipun telah berhasil melahirkan 46 produk hukum daerah, lanjut Ribka, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hal ini termasuk pembangunan sistem pemerintahan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Di samping itu, pembentukan lembaga-lembaga penting seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pertama di Indonesia.
“Menyukseskan pilkada pertama kali se-Indonesia tanpa ada pengalaman,” jelas Ribka. Red/HS
