PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTA | Selesai dilantik menjadi presiden RI untuk periode kedua, presiden Jokowi menyampaikan pidatonya di depan sidang MPR. Presiden Jokowi menyampaikan lima program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakannya bersama Wakil Presiden untuk lima tahun mendatang. Program-program tersebut terdiri atas: 1. Pembangunan sumber daya manusia. 2. Pembangunan infrastruktur. 3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. 4. Penyederhanaan birokrasi. 5. Transformasi ekonomi.
Dalam perjalanan periode pertama, presiden Jokowi menunjukkan keberhasilannya dalam pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Terlihat selama lima tahun pertama periodenya, presiden Jokowi membangun jalan baru untuk membuka keterasingan, membangun sarana bandara dan sarana pelabuhan yang banyak. Semua pembangunan infrastruktur itu dilakukan untuk membuka pintu keterasingan selama ini dan meratakan distribusi pembangunan guna terwujudnya pemerataan akses kesejahteraan bagi rakyat, ujar Azas Tigor Nainggolan Pengamat Kebijakan Publik dalam siaran persnya yang diterima redaksi, selasa 22 Oktober 2019 sore.
Tigor juga menuturkan bahwa pelaksanaan pembagunan infrastruktur tersebut dilakukan oleh presiden Jokowi dengan melibatkan kontribusi utama dari BUMN dan menggandeng investor swasta yang berkehendak baik bagi pembangunan percepatan pemerataan kesejahteraan. Pelibatan BUMN ini memang terlihat berhasil melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan itu akan sulit terwujud cepat jika hanya mengandalkan pembangunan yang dilakukan oleh elemen kementerian pemerintah ketika itu. Berkat strategi yang melibatkan BUMN, pemerintahan Jokowi berhasil melakukan pembangunan infrastruktur secara cepat.
Periode kedua ini presiden Jokowi kembali menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas kedua dalam misi pembangunannya. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas lanjutan Jokowi untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas. Pelibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan semua BUMN bisa ikut secara maksimal.
Keterlibatan BUMN dalam periode pertama lalu terlihat masih kurang, diwarnai banyak kasus korupsi di tubuh BUMN. Kurang maksimalnya keterlibatan BUMN itu dikarenakan masih banyaknya pejabat atau direksi BUMN yang tertangkap dan dihukum melakukan tindak pidana korupsi saat ini. Banyaknya kasus korupsi ditubuh BUMN tersebut diakibatkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan menteri BUMN, kata Tigor.
Menteri BUMN tidak melakukan evaluasi perbaikan kinerja BUMN. Tentunya jika menteri BUMN bekerja dengan baik serta mengawasi secara benar maka tindak pidana korupsi atau masalah di tubuh manajemen BUMN dapat dicegah. Setidaknya dalam waktu sekitar 2 tahun ini, sejak Juli 2017 sudah ada 8 BUMN yang direktur atau pejabat di jajaran manajemennya tertangkap atau dinyatakan tersangka kasus korupsi, imbuhnya.
Periode ini adalah masa terburuk bagi kinerja BUMN. Masalah perilaku koruptif jajaran BUMN sudah terlalu buruk dan memerlukan menteri BUMN yang mampu membersihkannya. Menteri BUMN yang bersih dapat mewujudkan misi pembangunan presiden Jokowi di bidang infrastruktur serta akses kesejahteraan bagi rakyat. Ya dicari dan diharapkan Menteri BUMN yang baru adalah pribadi yang bersih, tidak koruptif dan mau membangun percepatan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana target pembangunan presiden Jokowi di periode kedua ini. pungkas Azas Tigor Nainggolan Pengamat Kebijakan Publik.
( PMT )
