Bogor | Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo menginginkan agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 realistis dan sehat.
“Sekali lagi, garis bawahi, jangan sampai ada yang mengada-ada sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global,†kata Presiden, Rabu, 18 Juli 2018.
Presiden juga meminta agar jajarannya terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. “Kita harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah kita capai, mendorong daya saing, mendorong investasi, mendorong ekspor,†lanjutnya.
Sementara itu, di bidang pendapatan, Kepala Negara menuturkan bahwa reformasi perpajakan menjadi kunci. “Bukan hanya menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional, tapi juga harus ditempatkan sebagai sebuah instrumen untuk menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional,†tuturnya.
Di penghujung arahannya, Presiden pun meminta jajarannya untuk fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan skill dan produktivitas.
Selepas sidang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan kembali bahwa arahan Presiden, agar efisiensi belanja barang direalokasikan ke program prioritas, antara lain yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Diarahkan untuk beberapa hal, yang pertama adalah rehabilitasi sarana pendidikan, terutama untuk sekolah dasar dan menengah, baik yang berada di bawah kemendikbud, maupun yang ada di bawah kementerian agama,†kata Bambang.
Selain itu, Bambang menambahkan, realokasi digunakan untuk penguatan pendidikan vokasi, baik yang berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja maupun kementerian lain. “Kemudian yang ketiga adalah penanganan untuk penurunan stunting di mana kita akan memberikan penguatan terutama untuk bidang kesehatan dan juga infrastruktur sanitasi atau air limbah,†lanjutnya.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada sekitar Rp34,1 triliun dari pagu indikatif awal dari kementerian dan lembaga yang akan dilakukan pendisiplinan.
“Yaitu mengurangi belanja barang dan Presiden meminta supaya Rp34,1 triliun itu direalokasikan untuk belanja-belanja yang lebih prioritas,†ujar Menkeu.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen APBN 2019 itu adalah APBN yang bisa menjaga ekonomi dan sosial masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian global yang makin meningkat yang disebabkan berbagai macam hal seperti gejolak mata uang, terjadinya perang dagang, dan berbagai situasi yang sekarang makin dinamis.
“Sehingga APBN harus didesain menjadi instrumen fiskal yang sehat, yang kredibel, dan prioritasnya makin tinggi,†kata Sri Mulyani.
(Sumber:kominfo)
