PUTRAINDONEWS.COM
BENGKULU | “Berfikir dulu sebelum bikin status,†tegas Plt Gubernur Rohidin Mersyah, saat menghadiri deklarasi perang terhadap berita hoax dan ujaran kebencian yang digelar Polda Bengkulu. Acara yang menggandeng para ulama dalam rangka menjaga keamanan ketentraman ditengah masyarakat ini, berjalan lancar.
Rohidin Mersyah menghimbau agar media sosial digunakan untuk tujuan yang baik, bukan digunakan sebagai alat penyebar berita Hoax, ujaran kebencian dan isu Sara yang dapat memancing perpecahan dan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Medsos bukan sumber informasi dan data yang utama, salah kalau berfikir demikian,†ujar Roohidin, Rabu (14/3).
Setiap informasi yang diterima, lanjut Rohidin, harus ditelusuri kebenarannya, buat pembanding jangan buru buru percaya dan membuat kesimpulan.
Deklarasi perangi Hoax ini, dianggap perlu karena saat ini berita bohong, ujaran kebencian dan isu Sara berkembang pesat melalui media sosial sehingga dikhawatirkan mengancam persatuan bangsa. Langkah Polri menggandeng ulama sangat tepat karena sebagai panutan dalam masyarakat ulama dapat membimbing dan membentengi masyarakat dari perbuatan yang negative dan merugikan orang lain.
Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Coki Manurung menyatakan, akan menindak tegas terhadap pelaku penyebar ujaran hoax, ujaran kebencian dan isu Sara sesuai instruksi Kapolri kepada seluruh Kapolda dan jajarannya.
“Jaga situasi tempat mu aman terkendali. Jaga para ulama jangan ada yang menggangu. Jaga tempat tempat ibadah jangan sampai ada yang merusak. Ini perintah Kapolri,†Tegas Kapolda.
Coki Manurung menambahkan, hoax, ujaran kebencian dan isu Sara ini, juga menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang akan segera berlangsung hingga tahun 2020 mendatang. Untuk itu, dirinya berharap, semua pihak mampu menjaga keamanan mulai dari lingkungan sekitarnya.
Acara yang berlangsung di komplek gedung STQ ini, dihadiri unsur Forkopimda, Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Ketua PWNU Bengkulu, KH Ahmad Daroeni, KH Teungku Muh Ali Husein dan sejumlah ulama lainnya, Rektor perguruan tinggi, penggiat media sosial, perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar dan santri pondok pesantren yang ada di Provinsi Bengkulu. (**)
