RAKERNAS XIII DI BALI, 114 Bupati Dikukuhkan Sebagai Dewan Pengurus Apkasi Periode 2021-2026

PUTRAINDONEWS.COM

BALI | Sebanyak 114 bupati secara resmi dikukuhkan sebagai Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2021-2026 disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian didamping Gubernur Bali I Wayan Koster di BNDCC, Badung-Bali, Sabtu (19/6/2021). Kegiatan pengukuhan yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIII Apkasi Tahun 2021 berlangsung secara hybrid dengan menerapkan prosedur CHSE (cleanliness, health, safety & environment sustainability) dan protokol kesehatan yang ketat.

Sesuai aturan organisasi, pengurus Apkasi dikukuhkan oleh Ketua Umum Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya) yang terpilih di Munas V Apkasi 2021 pada 26 Maret 2021 di Jakarta, yang selanjutnya bersama tim formatur menyusun kepengurusan hingga terpilih susunan lengkap Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2021-2026. Sutan menambahkan, pemilihan pengurus ini didasari atas upaya mendukung program-program pemerintah, pertimbangan kebutuhan organisasi, keterwakilan wilayah, senior-yunior, serta gender.

Sutan mengajak para pengurus untuk menjadikan Apkasi sebagai rumah bersama dalam memperjuangkan aspirasi daerah, saling belajar dan saling bahu membahu. “Misalnya, sesuai dengan arahan dan konsultasi dengan Pak Mendagri, acara pengukuhan ini dilaksanakan di Kabupaten Badung, Bali sebagai bentuk semangat gotong royong kami dalam memulihkan ekonomi di Bali,” kata Sutan yang mendapat tepuk tangan meriah.

Usai menyaksikan pengukuhan, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada para pengurus Apkasi yang memilih Bali sebagai tempat diselenggarakannya acara pengukuhan dan rapat kerja nasional. “Tentu kita mendukung program working form Bali dalam rangka upaya pemulihan Bali yang kita tahu terdampak cukup parah akibat pandemi Covid-19. Kedatangan teman-teman Apkasi ini akan membantu sektor pariwisata di Bali,” ujarnya.

Tito pun mengajak kepada para bupati untuk terus konsisten menjaga kesehatan di daerah masing-masing dengan program 3T, yakni testing, tracing dan treatment serta kampanye 5M di antaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Ia menambahkan, “Percepat program vaksinasi, jangan sungkan belajar dari daerah lain yang bisa melakukan vaksin dengan cepat. Kepala daerah harus turun tangan langsung agar eksekusinya lebih efektif.”

Terkait masalah pemulihan ekonomi, Tito juga meminta para bupati memperhatikan belanja APBDnya. Tito berharap, “Tolong upayakan belanja operasional jangan lebih besar dengan belanja modalnya, karena justru belanja modal inilah yang harusnya diberikan porsi lebih banyak karena bisa dinikmati oleh masyarakat banyak dan bisa mendorong pulihnya sektor ekonomi karena ada uang yang beredar di masyarakat.”

Sementara itu dalam sesi Rakernas XIII Apkasi Tahun 2021 hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta dua menteri lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menparekraf Sandiaga S Uno hadir secara daring sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Luhut memberikan wejangan kepada para Pengurus Apkasi dengan menyampaikan update informasi terkait langkah-langkah pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 serta upaya membangkitkan upaya pemulihan ekonomi melalui investasi luar negeri hingga menggenjot pembangunan infrastruktur. Salah satu titik tekannya, menurut Luhut adalah konsep momentum ekonomi berkelanjutan.

“Kita melihat pandemi Covid-19 ini sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan dengan pemulihan ekonomi. Tunjukkan bahwa bupati bisa menjadi contoh yang baik kepada masyarakatnya. Kuncinya kalau kepala daerah bersama TNI-Polri bisa mendisiplinkan masyarakatnya di daerah masing-masing, maka lonjakan Covid-19 bisa ditekan lagi angkanya. Kalau kita bisa menjaga dengan baik situasi ini, kuartal dua tahun ini kita bisa berharap mencapai 7% pertumbuhan ekonomi, dan jika ini terpenuhi maka secara year of year, yang dikarenakan pada kuartal pertama sempat minus, maka di akhir tahun kita bisa bertumbuh 4,5 sampai5%,” paparnya.

Luhut yakin pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini masih bisa dipelihara dan pemulihan ekonomi dan reformasi harus dilakukan secepat mungkin dengan strategi stimulus fiskal karena situasi belum pulih, di samping implementasi UU Cipta Kerja harus dikontrol dan dipantau serta kebijakan pengembangakan industri nilai tambah harus jalan terus. “Overall perekonomian kita saat ini cukup baik dan penanganan Covid-19 kita juga cukup bagus. Saya hanya titip kepada kawan-kawan bupati ayo kita saling kerjasama membangun negeri ini, bangun perkawanan dan dedikasikan diri kita bekerja dengan hati,” imbuhnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa saat ini tren pemulihan perekonomian global terus berlanjut, sehingga optimisme masih tinggi meskipun faktor-faktor resiko harus tetap diwaspadai. “Ada hal-hal positif di mana dengan membaiknya ekonomi global ekspor nasional dua bulan berturut-turut ini tumbuh di atas 50%, harga komoditas juga mulai meningkat sehingga ini kabar baik bagi pemerintah daerah yang memiliki keunggulan komparatif di bidang komoditas. Namun di sisi lain kita tetap waspada ada potensi gejolak financial akibat lonjakan inflasi di Amerika Serikat yang mungkin mengubah kebijakan moneternya dan berimbas ke seluruh dunia,” katanya mengingatkan.

Sri Mulyani menekankan bahwa daerah juga harus tetap hati-hati karena efek dari vaksinasi Covid-19 ini belum merata di seluruh dunia. “Kita harus tetap waspada karena Covid-19 ini tidak mengenal batas negara. Perlu kehati-hatian dalam suasana penanganan Covid-19 di dalam negeri sambil kita mengelola kebijakan fiskal dalam memulihkan sosial ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

Di tahun 2020 Sri Mulyani memaparkan data perekonomian nasional terpukul sangat dalam. Ia mengatakan di tahun 2019 perekonomian nasional Indonesia tumbuh 5% dan di tahun 2020 akibat Covid-19 kita mengalami kontraksi 2% dan Bali menjadi salah satu daerah yang terimbas dengan mengalami minus 9,3%. “Tahun 2021 kita berharap bisa pulih dengan menggunakan semua instrumen-instrumen kebijakan. Di pemerintah kabupaten instrumen yang paling penting adalah APBD. Kalau di nasional APBN adalah instrumen penting maka APBD ini akan tergantung dari APBN di mana akibat Covid-19 negara harus tetap hadir dengan menggunakan APBN untuk penanganannya sehingga imbasnya kita mengalami defisit 6%.”

Pemulihan ekonomi, masih menurut Sri Mulyani harus terus dilakukan melalui reformasi untuk memperkokoh landasan ekonomi nasional melalui hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemampuan inovasi masyarakat. “Saya berharap para bupati memiliki visi dan langkah-langkah yang tepat untuk membuat daerahnya lebih kompetitif, sehat dan bisa terus membangun. Di sisi lain kita akan terus menjaga masyarakat dengan APBN yang konsekuensinya akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Hal ini diperlukan untuk stabilisasi, untuk normalisasi, namun APBN tidak bisa dipakai terus menerus tanpa berkesudahan sehingga ke depan APBN kita juga harus disehatkan kembali dan rasio utang kita harus dikembalikan ke angka yang lebih kecil lagi.”

Sri Mulyani berharap sinergi fiskal pemerintah dan daerah bisa diwujudkan agar belanja APBD sinkron dengan program pembangunan nasional dan ia mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan nasional tidak bisa berjalan lancar jika tidak ada sinkronisasi dan dukungan penuh dari pemerinath daerah. Ia menambahkan, “Inilah tantangan desentralisasi fiskal dan bagaimana memperbaiki hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Penguatan desentralisasi fiskal melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang akan dibahas melalui RUU HKPD bersama DPR.”

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan salah satu pendiri Apkasi dalam paparannya lebih banyak memberikan motivasi kepada para pengurus dengan sharing puluhan tahun pengalamannya menjadi kepala daerah. Ia pun menantang kepada para bupati untuk berlomba dalam hal ekspor pertanian. “Saya siap di belakang para Bupati dan mari menjadikan pertanian menjadi sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi semisal artificial intellegence. Kalau kita mau bersama-sama, ayuk kita swasembada beras, dongkrak ekspor pertanian berkali-kali lipat,” ucapnya bersemangat.

Sedangkan dari sisi pemulihan sektor pariwisata, Menparekraf Sandiaga Uno yang terhubung secara daring menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia melalui kebijakan pembangunan infrastruktur di tempat-tempat wisata. “Saya mengingatkan bahwa 5 destinasi pariwisata memang sudah ditunjuk, tapi setiap kebupaten-kabupaten kan punya destinasi-destinasi yang berkualitas. Kita siap saling bahu-membahu mendukung Apkasi yang kuat dengan mewujudkan kabupaten sebagai garda terdepan pembangunan bangsa menuju Indonesia yang adil dan sejahtera,” tukas Sandi. Red/Ben