PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTAÂ | 09 Januari 2019. Untuk optimalisasi pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekanbaru membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP di ibukota Provinsi Riau ini diharapkan menularkan hal positif bagi pemda lain di pulau Sumatera.
Harapan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, saat menerima kunjungan Pemkot Pekanbaru, di Jakarta, Selasa (08/01). “Kami harapkan MPP Pekanbaru bisa jadi percontohan. Juga dapat membantu menularkan hal positif,” ujar Diah.
Diah juga berpesan, agar menjaga dan merangkul semua instansi yang menyelenggarakan pelayanannya di MPP Pekanbaru. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemkot Pekanbaru dengan instansi terkait akan mereduksi masalah yang akan terjadi.
Sebagai pemerintah pusat, Diah mengatakan kedeputiannya selalu siap untuk memberikan konsultasi dan bimbingan. “Bimbingan yang kami berikan bukan hanya sebelum, tapi sesudah dan seterusnya. Fokusnya cuma satu, berikan layanan yang terbaik,” imbuh Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Sekda Kota Pekanbaru, Mohd. Noer dan dihadiri sejumlah pejabat yang terkait. Noer menjelaskan, saat ini sudah ada 24 instansi termasuk BUMD dan BUMN yang sudah siap melayani masyarakat Pekanbaru. Instansi tersebut terdiri dari Polri (Polda Riau dan Polresta Pekanbaru), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PT Taspen, Disdukcapil, pemadam kebakaran, PT Pos Indonesia, dan sebagainya.
Gedung yang dipakai untuk MPP Pekanbaru ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama difungsikan untuk pusat layanan, sedangkan lantai kedua untuk back office. Eksterior gedung ini didesain dengan ornamen khas Riau.
Sekda Kota Pekanbaru, Mohd. Noer menjelaskan, semua layanan dalam MPP ini memakai satu sistem yang terintegrasi. Semua layanannya sudah terkoneksi, kecuali perbankan. “Kami berusaha bisa dibanggakan. Ini bukti keseriusan kami,” pungkas Noer.
Hingga saat ini sudah ada sejumlah MPP di Indonesia, yakni di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Tomohon, Kabupaten Karangasem, Kota Batam, Kabupaten Badung, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Padang. (**)
