Sinergikan Program Jaminan Sosial, BPJS Temui Wagub Sulsel

Andi Sudirman Harap Tidak Ada Lagi Diskriminasi Peserta Jaminan Sosial

MAKASSAR – PUTRAINDONEWS.COM | Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal dr Donni Hendrawan MPH di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/6).

Pertemuan ini guna merealisasikan program bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Donni Hendrawan, kunjungan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan Pemerintah.

BACA JUGA :   PASCA BANJIR, PLN PULIHKAN LISTRIK DOMPU NTB

“Kunjungan kami merupakan bentuk silatuhrahmi BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kunjungan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga, yang dimana dibutuhkan sinergi yang kuat antara BPJS dan Pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan area-area sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial “, ujar dr. Donni.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta BPJS Kesehatan untuk dapat memastikan data jumlah peserta BPJS di Kabupaten/Kota yang berstatus aktif. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemprov Sulsel dapat tepat sasaran.

BACA JUGA :   PETUGAS TPU TANGSEL ; KAMI IKHLAS JALANKAN TUGAS DITENGAH PANDEMI COVID-19

“Saya berharap BPJS dapat menjangkau kalangan masyarakat sesuai dengan kelas ekonomi yang telah ditentukan oleh BPJS. Sehingga nantinya masyarakat paling bawah dapat maksimal menerima bantuan BPJS Kesehatan”, Kata Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut Wagub, saat ini masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi dan tidak memperoleh jaminan sosial.

“Di lapangan masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dicover, ini malah sengaja diabaikan, misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya. Data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi,” tutur Wakil Gubernur.(**)

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!