PUTRAINDONEWS.COM
BANDUNG – JABAR | Rapat Koordinasi Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian di Jawa Barat yang berlangsung pukul 10.00 tadi pagi mendapat atensi yang khusus dari Kang Dadang Supriatna ( DS -red ) anggota komisi V dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat yang secara tegas meminta “GUBERNUR JAWA BARAT SEGERA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENANGANAN SECARA EFEKTIV DAN PROFESIONAL” ujar DS kepada media di ruang pribadinya, kamis 26/03/20.
Adapun dalam usulannya yang disampaikan melalui komisi V DPRD Jabar DS meminta agar pemprov mempercepat pencairan BPMU untuk bantu seluruh lembaga penerima yang wajib siapkan honor guru dan tenaga kependidikan.
Agar kiranya pemprov memberikan insentif bagi sekolah swasta agar bisa membackup operasional belajar di rumah (pulsa, tunjangan piket dll) sebesar Rp 10 juta/sekolah/bulan. Pinta DS.
Selain itu DS juga menyinggung agar pencairan gaji ke-13 dipercepat, yaitu pertengahan april, agar bisa dipergunakan untuk persiapan keuangan bulan puasa. Dan agar program pencegahan mudik (jika jadi) bisa lebih efektif.
Adapaun terkait kondisi saat ini. Jika lockdown diberlakukan, maka harus memperhatikan kesiapan makan minum di rumahnya masing masing, maka harus ada bantuan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Serta mempersiapkan ruangan isolasi dengan diperhitungkan jumduk jabar yang banyak dan dimana lokasi agar terjangkau
DS juga menyoroti prihal test corona secara kolektif yang akan direncanakan di sijalak harupat yang menurutnya tidak akan efektive karena akan beresiko karena masyarakat berkumpul, kongretnya harus langsung ke sasaran dengan menggunakan petugas yang ada dilapangan berdasarkan daerah masing masing dan dilengkapi APD
“Lakukan pergeseran belanja pegawai, perjalanan dinas ke luar negeri serta hilangkan hibah-hibah yang belum urgen, penyertaan modal dan beberapa kegiatan pembangunan fisik yang belum jelas, tegas DS.”
DS juga meminta agar kiranya ada reward/penghargaan berupa tambahan penghasilan bagi para pegawai dan honorer yang wajib hadir di lapangan, seperti seluruh jajaran kesehatan, satpol PP, Kepala Sekolah dan guru piket, penyuluh pertanian, pengawas naker, tenaga outsourching keamanan, driver, kebersihan serta segera Supply APD ke RS dan Puskesmas Se-Jabar, pungkasnya. (Red/Iwnaruna)
