PUTRAINDONEWS.COM
PANGKALPINANG – BABEL |Â Rabu 14 November 2018. Pasca Pelantikan DPW HPI & IMO-Indonesia Provinsi Bangka Belitung yang telah berjalan dengan sukses selasa 13/11 kemarin. DPP Segera bersiap mengukuhkan secara maraton DPW Provinsi lainnya yang sudah mengajukan untuk kiranya dapat segera dikukuhkan.
IMO-Indonesia
Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail beserta segenap pengurus pusat mengucapkan terimakasih kepada panitia atas sambutan dan pelayanannya yang ramah selama 3 hari kami di Bangka Belitung, kebersamaan selama 3 hari antara pengurus pusat, DPW dan Pengurus Bangka Belitung ini membuat hubungan emosional yang lebih kuat diantara sesama pengurus dan anggota IMO-Indonesia secara Nasional.
Dalam kesempatan kebersamaan tersebut IMO-Indonesia melakukan konsolidasi menentukan langkah dan rencana kedepan, masukan dan ide segar mengalir dalam rapat konsolidasi kiranya manjadi satu momentum bahwa IMO-Indonesia Semakin Eksis dan Solid menjadi organisasi pemersatu kebinekaan dengan turut mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemberitaan yang benar dan berimbang serta menangkal Berita HOAX dan Ujaran Kebencian.
Himpunan Pewarta Indonesia
Organisasi Pewarta yang dideklarasikan pada tanggal 2 Juli 2018 di Bali ini memiliki Ketua Umum yang pas dan mumpuni di bidangnya. Maskur Husain, SH sosok profesional muda dengan multi talenda yang juga berprofesi sebagai Advokat ( DBMH Law Firm ) secara jelas dan terbuka bahwasanya SIAP !!! memberikan perlindungan Hukum bagi pewarta yang tergabung di HPI.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, Seorang pewarta seringkali dihadapkan resiko yang cukup tinggi hal itu terjadi mulai dari peliputan sampai dengan pemberitaannya. HPI hadir dengan konsep memberikan perlindungan kiranya dapat menjadi satu solusi akan dinamika Jurnalis dalam menjalankan profesinya di Tanah Air.
Rumah Besar Masyarakat & Industri Pers Online
IMO-Indonesia dan HPI adalah dua Organisasi yang bersinergi untuk kepentingan yang lebih besar bagi Masyarakat Pers dan Industri Media Online di Tanah Air, Konsep Perlindungan Pewarta serta Turut Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa Dengan Pemberitaan Yang Benar dan Berimbang merupakan bagian dari amanah UU 40 Tahun 1999 serta Pilar ke empat yang menempatkan media sebagai Sosial Kontrol. (**)
