Tangani Inflasi, BPS Sumba Barat Gelar FGD

***

Putraindonews.com – Sumba Barat | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Pelita Sumba Barat pada Jumat (31/3).
Kegiatan FGD ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kejian kepada Pemda Sumba Barat sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Sesuai amanat Predisen Joko Widodo pada tanggal 29 September 2022, bahwa penanganan inflasi harus dilakukan secara bersama antara pusat dan daerah, dalam pengendalian inflasi di daerah diperlukan indikator, fokus, cepat dan akurat dalam pengambilan kebijakan program.

Kepala BPS Kabupaten Sumba Barat Joke Ratna Cristina mengatakan, hasil survei SP2KP merupakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang disajikan dalam rapat tim pengendali inflasi daerah setiap hari senin dalam seminggu.

BACA JUGA :   Erick Thohir Bangga Indonesia Lolos Babak 16 Besar Piala Asia

“Kami mohon dukungannya, karena ada 2 kegiatan besar pada tahun 2023 ini yakni forum konsultasi publik dan sensus pertanian 2023,” kata Joke kepada PutraIndonews, Jumat, (31/3).

Ia juga mengatakan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan pendataan awal regitrasi sosial ekonomi 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-21 mei 2023 di seluruh desa/kelurahan yang melibatkan RT, Kepala Desa/Lurah selaku fasilitator FKP dan mitra atau pegawai BPS sebagai asisten fasilitator, tokoh-tokoh adat dan babinsa.

“Pada saat arahan presiden indeks harga konsumen (IHK) masih terbatas pada 90 kota untuk inflasi, antara lain di NTT; meliputi kota Kupang, Waingapu dan kota Maumere,” ujarnya.

BACA JUGA :   Pemimpin Ponpes Al Zaytun Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Hari Ini, Senin 7 Agustus 2023

Dikatakan, untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi maka kementrerian bekerja sama dengan BPS melakukian pengukuran harga secara lebih cepat dan sederhana pada 20 komoditas uatam melalui SP2KP (survei pemantauan pasar dan kebutuhan pokok).

Kegiatan berikutnya adalah sensus pertanian 2023 yang akan dilaksanakan serentak diseluruh indonesia pada bulan juni sampai dengan bulan juli.

“Sensus pertanian 2023 merupakan sensus ke 7 sejak tahun 1963, sensus pertanian 2023 akan menghasilkan data pokok pertanian nasional dilengkapi dengan data yang dapat menjawab isu strategis terkini dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain petani berskala kecil sesuai standar MAO,” tandasnya. Red/Nov

***

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!