***
Putraindonews.com – Jakarta | Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menegaskan bahwa format pembangunan daerah tidak mesti mengambil jalur yang serupa dengan yang ada di negara luar alias ‘membebek’.
Ia justru menyarankan kepada seluruh perumus kebijakan agar tetap menyesuaikan kondisi sosial-budaya dan geografis yang ada pada masing-masing wilayah.
“Saya ingin mindset kita soal pembangunan itu jangan hanya membebek pada negara lain. Misal, kita tidak perlu mengejr SDGs (Social Development Goals),” ungkap Arifin dalam Workshop Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (21/7).
Terkait hal itu, Arifin sampai mengatakan dalam pencalonannya sebagai kepala daerah tidak pernah membeberkan soal visi dan misi.
“Saya selalu ngomong, sayang tidak punya visi-misi. Karena bangsa ini didirikan sudah punya cita-cita,” jelas Arifin.
Menurutnya, dalam cita-cita republik Indonesia, semua visi besar tentang pembangunan semesta telah terumuskan dengan holistik-komprehensif.
“Sebut saja cita-cita melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum hingga mencerdaskan kehidupan bangsa,” urainya.
Ia menilai, jika seluruh cita-cita bangsa itu dapat direalisasikan, maka tidak akan ada lagi yang namanya disparitas pembangunan dan sosial ekonomi.
“Misal kita bngun ekonomi yang inklusif, tidak sekadar growth, tapi juga merata,” cetus dia.
Di samping itu, ia menambahkan bahwa dirinya sangat terinspirasi dengan global creativity. Dari situ, ia lalu mengembangkan sebuah konsep baru dengan nama social welfare creativity.
“Dari sana saya membangun program-program kreatif di daerah mulai dari rumah kreatif dan lain-lain,” paparnya.
Terakhir, ia juga menyinggung tentang proses inovasi di daerah. Menurutnya, inovasi daerah bisa berjalan asalkan ada reinventing (penemuan secara berkesinambungan).
“Karena inovasi hri ini belum tentu relevan dengan inovasi akan datang. Maksud saya biar inovasi terus berkelanjutan maka harus ada reinventing terus menerus,” pungkasnya. Red/HR
***
