Putraindonews.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku ingin tahu perbandingan antara kualitas kepala daerah hasil pemilihan langsung dan penunjukan.
Untuk mengetahui hal itu, kata dia, pemerintah saat ini tengah melakukan penelitian perbandingan kualitas antara kedua tipe kepala daerah.
Menurut Tito, penelitian ini akan menjadi masukan untuk pemerintah pusat ke depan. Tito menyebutkan, penelitian ini berangkat dari kelebihan dan kekurangan sistem pilkada langsung.
“Kita sedang sebetulnya, kita lagi bereksperimen rekrutmen kepala daerah melalui pilkada. Ada plus, minus. Dan sekarang ini, saat ini, separuh (kepala daerah) adalah hasil pilkada 2020. (Sebanyak) 270. (Lalu) 276 (kepala daerah) adalah penugasan. Berdasarkan undang-undang. Jadi (dari) birokrat,” ujar Tito, Kamis (11/7).
“Saya pengen tahu, jujur. Pengen tahu. Bagus mana kepala daerah dari hasil pilkada dengan kepala daerah hasil penunjukan,” paparnya.
Dirinya menilai, ikhtiar tersebut dilakukan tidak dengan maksud pemerintah tidak demokratis. Hanya saja, kaa dia, pemerintah ingin melakukan penelitian secara akademis sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini bagus yang dari pilkada atau yang penunjukan 276. Ada metodologinya. Akan melibatkan selain Kemendagri, IPDN, juga dari universitas, LIPI, dan masyarakat sipil kita libatkan,” katanya. Red/HS
