Putraindonews.com – Jakarta | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengharapkan adanya intervensi menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Jambi guna menekan angka stunting di wilayah tersebut.
“Saya berharap dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dapat melakukan intervensi dari hulu ke hilir,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/4).
Ia mengatakan intervensi strategis percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem harus berdasarkan data yang akurat.
Akurasi pengukuran bayi stunting di setiap daerah pada 2023 bisa dilakukan di puskesmas dan posyandu yang telah memiliki USG dan alat antropometri sesuai dengan standar untuk menyajikan data akurat prevalensi stunting di tiap daerah.
Akurasi data, katanya, akan semakin membaik bila pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi para kader melalui pelatihan penguasaan teknik pengukuran, termasuk para dokter yang belum paham USG.
Nopian menyatakan pelatihan yang dilakukan secara besar-besaran segera terealisasi dalam rangka mengupayakan penyajian hasil uji e-PPGBM yang tepat.
“Menko PMK juga meminta pemda untuk mengusulkan pemenuhan sanitasi dan air bersih melalui Menteri PUPR pada tahap 2 tahun 2023 bagi daerah-daerah yang membutuhkan, dalam rangka penanganan intervensi sensitif risiko tinggi stunting, serta mengusulkan daerah-daerah kantong kemiskinan untuk upaya bantuan rumah layak huni bagi keluarga risiko tinggi stunting,” ujarnya. Red/HS
