Putraindonews.com – Jakarta | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan lansia SMART diperlukan pembentukan sekolah lansia sebagai upaya meningkatkan pengembangan program kelanjutusiaan.
“Untuk mewujudkan lansia yang SMART, lansia perlu terus diintervensi pada aspek spiritual, intelektual, vokasional atau hobi, sosial, fisik dan kesehatan, emosional, dan lingkungan,” kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zainin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (16/4).
Zainin membeberkan data BPS 2020 menunjukkan bahwa penduduk lansia sudah mencapai 26,82 juta jiwa atau 9,92 persen, dari populasi penduduk Indonesia. Artinya, Indonesia mendekati angka yang menuju era penduduk menua (ageing population), karena jumlah penduduk lansia hampir menembus angka 10 persen.
Sementara di Bengkulu, jumlah penduduk lansianya sebesar 10,06 persen atau sebanyak 202.273 jiwa dari 2.010.670 jiwa penduduk. Peningkatan penduduk lansia secara nasional disebabkan oleh gencarnya pembangunan kesehatan dan sosial ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga usia harapan hidup penduduk Indonesia mengalami peningkatan.
Mengingat lansia di Indonesia lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah, pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan sebagai salah satu upaya komprehensif agar lansia tidak menjadi beban, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan dapat menggali potensinya.
Pembentukan sekolah lansia akhirnya dibangun melalui program kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan tujuan untuk mempersiapkan lansia sebagai pribadi yang Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat (SMART).
Di Bengkulu, sudah ada empat sekolah lansia yang dibangun seiring bertambahnya populasi orang lanjut usia. Tepatnya berada di Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara dan di Kabupaten Seluma. Sedangkan sekolah lansia keempat yang baru saja diresmikan oleh Bupati pada Kamis (13/4), didirikan di Kabupaten Rejang Lebong.
“Program sekolah lansia dihadirkan untuk menjawab tantangan proses penuaan yang cepat. Pemerintah harus mampu mengantisipasi dan menempatkan proses penuaan sebagai tantangan khusus, karena terjadi pada situasi tingkat pendapatan yang relatif rendah,” ucapnya. Red/HS
