Oleh: Yakub F. Ismail
Hukum dan keadilan merupakan dua hal penting yang dibutuhkan umat manusia, di mana pun dan kapan pun. Hukum adalah prasyarat bagi tertib sosial, sementara keadilan merupakan nilai fundamental yang membingkai peradaban umat manusia.
Keduanya berjalan beriringan – saling mengandaikan. Tanpa hukum yang kuat, kehidupan sosial akan berubah menjadi arena pembantaian dan kekacauan. Juga, tanpa keadilan yang hakiki, maka kehidupan tidak akan memiliki makna apapun. Dan, karenanya peradaban manusia barangkali tidak akan pernah ada.
Dengan demikian, keberadaan hukum dan keadilan senantiasa menjadi prioritas, terutama di sebuah negara dengan tingkat peradaban yang kuat.
Indonesia sebagai salah satu negara-bangsa yang melewati bermacam tahapan peradaban umat manusia, menjadikan kedua prasyarat sebagai hal prinsipil demi mewujudkan cita-cita bersama.
Tak peduli siapa pemimpinnya, hukum harus tetap ditegakkan dan keadilan tetap dijunjung tinggi. Itulah prinsip dasar Indonesia merdeka dan berdaulat.
Meresapi prinsip fundamental itu, Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakamubing Raka berusaha membangun tatanan sosial melalui penguatan hukum dan dukungan terhadap penegakan keadilan.
Komitmen Awal
Prabowo-Gibran sejak awal menjabat sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
Itu terlihat saat pidato perdana pascapelantikannya, di mana Prabowo Subianto menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Hal itu selaras dengan dengan visi mewujudkan “Pemerintahan Efisien dan Bersih.” Visi ini tentu tidak akan tercapai jika tidak didukung sederet kebijakan dan keseriusan pemerintah menegakkan aturan yang ada.
Salah satu kejahatan sosial yang menjadi sorotan Prabowo di awal-awal masa kepemimpinan ialah masalah korupsi.
Adapun, fokus utama komitmen hukum dan keadilan Prabowo-Gibran menyasar sejumlah aspek kehidupan atas sektor politik.
Pertama, komitmen supremasi hukum. Pada poin ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mendorong sistem hukum yang tegas, independen, dan tidak tunduk pada kekuasaan atau tekanan politik.
Kedua, pemberantasan korupsi. Soal ini Prabowo bahkan dengan tegas menyatakan dukungan terhadap penguatan KPK dan integrasi sistem pencegahan korupsi antar-lembaga. Ditargetkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah.
Ketiga, reformasi lembaga hukum. Harus diakui bahwa institusi penegakan hukum tanah air memang perlu diperkuat kembali.
Untuk mendukung hal itu, Prabowo-Gibran menyusun kerangka reformasi kelembagaan di Polri, Kejaksaan, dan pengadilan melalui evaluasi kinerja dan digitalisasi sistem hukum serta mendorong percepatan penyelesaian perkara hukum secara adil dan efisien.
Keempat, akses keadilan untuk rakyat. Bukan rahasia lagi bahwa keadilan merupakan barang langka di republik ini. Adagium hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah memang bukan sesuatu yang retorik, melainkan benar-benar terjadi di masyarakat.
Karenanya, Prabowo-Gibran menegaskan pentingnya keadilan yang merata, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat kecil. Juga, memperkuat program bantuan hukum gratis, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.
Kelima, hukum untuk stabilitas dan perdamaian. Bagian terakhir ini terbilang sangat vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Prabowo-Gibran menempatkan penegakan hukum sebagai alat untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah disintegrasi sosial. Mereka juga berusaha membangun sistem hukum yang melindungi hak asasi manusia dan nilai-nilai kebangsaan.
Satu Semester Berjalan
Mengukur seberapa progresif wujud komitmen dan konsistensi penegakan Prabowo-Gibran di masa satu semester pertama menjabat memang sesuatu yang tidak fair. Sebab, 6 bulan adalah waktu yang terbilang singkat untuk sebuah pekerjaan berat dan butuh waktu panjang.
Namun demikian, sejumlah indikator bisa menjadi rujukan untuk mengevaluasi kinerja Prabowo-Gibran dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.
Untuk menguji seberapa konsisten pemerintahan Prabowo-Gibran menunaikan janji dan komitmen penegakan hukum dan keadilan, maka dapat dilihat melalui beberapa kebijakan penting.
Pertama, diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 ini tak lain sebagai langkah strategis awal Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan efisiensi birokrasi.
Alhasil, melalui Inpres ini, diharapkan dapat memperkuat koordinasi lembaga penegak hukum. Ia dipercaya mampu meningkatkan sinergi antara KPK, Kejaksaan, Polri, PPATK, dan lembaga pengawasan internal dalam upaya penindakan dan pencegahan korupsi.
Adanya sinergi dan sinkronisasi antarlembaga penegak hukum, dapat mendorong pertukaran data dan informasi hukum secara real-time antarlembaga. Dan inilah titik awal keberhasilan penegak hukum memberantas berbagai aksi kejahatan belakangan ini.
Selain itu, Inpres tersebut juga berhasil menyelaraskan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Hal mana dilakukan melalui adanya integrasi antara pendekatan pencegahan berbasis teknologi (e-government, digitalisasi pengadaan) dan penindakan hukum yang tegas.
Hal yang tidak kalah penting yakni instruksi tersebut mampu mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan e-katalog, e-budgeting, dan sistem keuangan berbasis digital yang diawasi secara terintegrasi.
Terlihat, sejak masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, kinerja Kejaksaan, Polri dan KPK begitu gesit dan totalitas.
Ini terbukti melalui serangkaian penindakan terhadap berbagai kasus korupsi, peredaran narkoba, hingga mafia hukum/peradilan yang berhasil dibongkar.
Beberapa kasus korupsi besar seperti korupsi di tubuh Pertamina, pertambangan hingga suap mafia hukum dan peradilan, berhasil diungkap dan dibongkar di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini membuktikan bahwa komitmen Prabowo-Gibran menegakkan hukum dan keadilan benar-benar dijalankan dengan sungsuh-sungguh. Semoga, komitmen dan konsistensi ini terus terjaga demi mewujudkan Indonesia adil dan berdaulat.
Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia
