Oleh: Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, S.E., M.B.A., M.M.
Peralihan kepemimpinan dari Joko Widodo ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membuka lembaran baru bagi Indonesia. Setelah kontestasi yang memanas, kini perhatian publik beralih pada bagaimana pemerintahan baru akan menakhodai kapal besar bernama Indonesia. Analisis terhadap potensi stabilitas politik, tantangan ekonomi, serta langkah-langkah strategis yang mungkin diambil menjadi sangat relevan.
Stabilitas Politik di Tengah Koalisi Gemuk
Kemenangan Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi besar yang dikenal sebagai Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini tidak hanya dominan dalam perolehan suara, tetapi juga berpotensi menguasai parlemen. Secara teoritis, dominasi ini bisa menjadi kunci stabilitas. Dengan dukungan legislatif yang kuat, pemerintahan akan lebih leluasa dalam mengesahkan undang-undang dan menjalankan program-program strategis tanpa hambatan politik yang berarti. Ini adalah modal besar yang tidak dimiliki oleh banyak pemerintahan sebelumnya.
Namun, di balik kekuatan tersebut tersimpan tantangan. Koalisi yang terlalu gemuk bisa menciptakan dinamika internal yang kompleks. Setiap partai tentu memiliki agenda dan kepentingan masing-masing. Menjaga soliditas koalisi dan mengakomodasi kepentingan semua pihak akan menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Prabowo. Jika tidak dikelola dengan baik, friksi internal bisa saja muncul, yang pada akhirnya justru dapat menggerus stabilitas yang diharapkan.
Selain itu, dominasi politik juga menimbulkan kekhawatiran terkait check and balance. Suara-suara kritis dari oposisi di parlemen menjadi penting untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menunjukkan komitmennya terhadap praktik demokrasi yang sehat, dengan tetap membuka ruang dialog dan kritik, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.
Tantangan dan Proyeksi Ekonomi
Di sektor ekonomi, pemerintahan baru akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif pascapandemi, bayang-bayang perlambatan ekonomi global, inflasi, dan fluktuasi harga komoditas tetap menjadi ancaman.
Kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah kelanjutan program-program strategis Jokowi, seperti hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Prabowo-Gibran telah menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan dan bahkan mempercepat proyek-proyek tersebut. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pendanaan besar dan strategi yang matang. Salah satu janji kampanye, seperti makan siang dan susu gratis, juga membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Mampukah pemerintah baru menyeimbangkan janji-janji populis dengan kebijakan fiskal yang prudent agar tidak membebani APBN dan memicu inflasi?
Tahun 2026-2027 diperkirakan akan menjadi tahun-tahun krusial. Jika pemerintah berhasil menjaga stabilitas politik, hal ini akan memberikan sinyal positif bagi investor. Keberlanjutan kebijakan, iklim investasi yang kondusif, dan kepastian hukum adalah kunci untuk menarik modal asing dan domestik. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius bisa dicapai. Sebaliknya, jika dinamika politik internal memanas atau kebijakan ekonomi dinilai tidak terukur, kepercayaan pasar bisa tergerus, yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan dan gejolak nilai tukar.
Langkah Kebijakan yang Relevan
Untuk menghadapi tantangan ke depan, beberapa langkah kebijakan politik dan ekonomi dinilai paling relevan:
Pembangunan Kabinet Inklusif: Meskipun koalisi besar, Prabowo-Gibran perlu memilih menteri-menteri berdasarkan kapabilitas, bukan semata-mata afiliasi politik. Penempatan figur profesional yang kredibel di pos-pos strategis seperti ekonomi, keuangan, dan pertahanan akan sangat menentukan.
Transparansi Anggaran: Untuk mengatasi kekhawatiran publik terkait program-program populis, pemerintah perlu menunjukkan transparansi penuh dalam alokasi dan penggunaan anggaran. Komunikasi yang efektif mengenai prioritas belanja dan sumber pendanaannya akan membangun kepercayaan publik.
Penguatan Birokrasi dan Anti-Korupsi: Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada birokrasi yang bersih dan efisien. Pemerintahan baru harus melanjutkan dan memperkuat reformasi birokrasi, serta memberikan dukungan penuh kepada lembaga-lembaga anti-korupsi.
Fokus pada Produktivitas: Agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah harus fokus pada peningkatan produktivitas, bukan hanya konsumsi. Investasi pada sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur digital akan menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong daya saing.
Pemerintahan Prabowo-Gibran berada di persimpangan jalan. Mereka memiliki modal politik yang kuat untuk melakukan perubahan besar. Namun, tantangan politik internal dan dinamika ekonomi global menuntut kebijaksanaan, komunikasi yang baik, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit. Keberhasilan mereka akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan ambisi politik dengan realitas ekonomi, demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
