PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTA | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) yang membawahi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) agar tidak membuat regulasi yang menyulitkan para Lembaga Konservasi (LK) dalam melakukan pertukaran hewan antar LK. Pertukaran hewan antar LK sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hewan yang mempunyai kualitas terbaik guna keperluan perkawinan. Sehingga bisa melahirkan hewan-hewan yang sehat yang akhirnya menjaga kelestarian.
“Keberadaan institusi negara seharusnya mempermudah kinerja masyarakat yang ingin berbuat baik memajukan kelestarian fauna yang menjadi kekayaan bangsa. Peraturan pertukaran hewan antar LK tetap diperlukan untuk memastikan hewan-hewan tersebut tak disalahgunakan. Namun jangan sampai peraturan yang dibuat malah menyulitkan dan berbelit. Salah satu pekerjaan rumah birokrasi kita, sebagaimana sering disampaikan Presiden Joko Widodo, adalah membereskan proses regulasi yang berbelit tersebut,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (16/1/20).
Pengurus PKBSI yang hadir antara lain, Ketua Umum Rahmat Shah, Sekjen Tony Sumampau, Bendahara Umum Ade F. Meyliala, Ketua Dewan Pembina Mayjen TNI (purn) Tanribali Lamo, Kabid Etik dan Welfare Willem Manansang, Kabid Konservasi Danny Gunalen, Kabid Promosi Hans Manansang, dan Kabid Humas Agung Nugraha.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga meminta Kemen LHK turut aktif terlibat mempromosikan pengembangan ecotourism. Indonesia punya berbagai tempat wisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, dengan tidak melupakan aspek edukasi dan rekreasi.
“Dipinggir tol akses jalan menuju Bandara Soekarno Hatta, ada billboard besar yang mempromosikan Bunga Raflesia dari Malaysia. Padahal di Indonesia, bunga Raflesia sangat mudah dijumpai di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Promosi ecowisata seperti ini yang harus digencarkan. Selain Gunung Gede Pangrango, kita juga punya Taman Nasional Komodo, Raja Ampat, Taman Nasional Bali Barat, Taman Nasional Bunaken, dan masih banyak lagi lainnya,” papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengaku prihatin dengan pengembangan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang sejak tahun 2014 mendapat banyak sorotan publik. Sebagai salah satu kebun binatang terbesar di Asia Tenggara dengan luas sekitar 15 hektar, KBS seharusnya mampu menjadi kebanggaan nasional melengkapi Taman Safari, Bali Zoo, maupun Sea World serta Jakarta Aquarium.
“Pengembangan KBS saat ini memang sudah lebih baik dibanding tahun 2014 lalu. Namun potensi pengembangannya masih sangat besar untuk dijadikan kebun binatang sekaligus lembaga konservasi yang fantastis. Karena itu, pihak KBS, Pemkot Surabaya, dan juga PKBSI, serta pihak-pihak lain yang diperlukan harus duduk bersama dan bekerjasama demi memajukan KBS. Lepaskan ego sektoral, kedepankan kepentingan bersama. Jika KBS maju, bukan hanya menjadi kebanggaan warga Surabaya, melainkan juga kebanggaan Indonesia,” tandas Bamsoet.
Selain itu, Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga mengapresiasi langkah PKBSI yang telah membuat bank sperma berbagai hewan, khususnya yang terancam punah. Melalui bank sperma ini, PKBSI bisa mengembangkan lebih lanjut agar kelestarian ekosistem fauna Indonesia tak punah. Sebagai negara megadiverse yang menjadi tempat tinggal sebagian besar spesies Bumi, Indonesia punya tanggung jawab moral agar 1531 spesies burung, 515 spesies mamalia, dan banyak lagi yang hidup di alam Indonesia, tak punah.
“Dahulu kita memiliki Harimau Jawa, Bali, dan Sumatera. Harimau Jawa dan Bali sudah punah, kini tinggal Harimau Sumatera yang keberadaannya pun terancam punah. Belum lagi keberadaan berbagai hewan lainnya yang juga terancam punah seperti Elang Flores, Jalak Bali, Badak Jawa, serta Gajah Sumatera. Selain menjaga ekosistem habitat asli mereka agar tak beralih fungsi, bank sperma seperti yang dilakukan PKBSI juga sangat penting. Pelestarian aneka ragam fauna Indonesia menjadi tanggungjawab semua pihak,” pungkas Bamsoet. (*)
