Putraindonews.com-Jakarta | selama empat tahun sejak 2014, juga membangun infrastruktur keamanan siber nasional dengan biaya 650 juta poundsterling. Bahkan Inggris pun membentuk tim tanggap darurat komputer atau CERT (Computer Emergency Readiness Team).
TNI-Polri pun sudah mengantisipasi dan menyikapi potensi serangan siber sebagai ancaman. Presiden Joko Widodo telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di tubuh TNI, yakni Matra Siber. Hal ini sejalan dengan persepsi banyak orang bahwa sudah waktunya TNI memiliki Matra Siber. Menurut Jenderal Agus Subiyanto, TNI sudah membentuk satuan siber, dan tahapan selanjutnya adalah optimalisasi satuan siber itu. Bahkan, TNI pun berencana membuat pusat siber di Markas Besar (Mabes) TNI dan juga di setiap matra. Untuk optimalisasi, TNI akan merekrut tenaga-tenaga sipil yang punya kompetensi teknologi informasi (IT).
Dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional di era digitalisasi sekarang ini, matra atau satuan siber yang kompeten dan tangguh dalam organisasi militer sangat nyata urgensinya. Bahkan harus dipahami dan diterima sebagai keniscayaan. Karena itu, sangat beralasan jika pemerintah harus mendukung rencana TNI memperkuat satuan siber, baik di Mabes TNI maupun satuan siber di setiap matra. Tak kalah pentingnya adalah dukungan kepada Polri untuk juga memperkuat satuan siber-nya.
Namun, sebagaimana dipahami bersama, mewujudkan ketahanan siber nasional tak cukup hanya dengan membentuk satuan atau matra siber dengan tenaga yang kompeten. Tantangan lainnya bagi Indonesia adalah membangun infrastruktur ketahanan siber yang tangguh dan mumpuni. Tanpa infrastruktur keamanan siber yang tangguh, kontribusi satuan atau matra siber tak akan maksimal. Kehendak mewujudnyatakan tata kelola atau sistem pemerintahan berbasis elektronik akan tertatih-tatih.
Diskusi tentang urgensi keamanan siber nasional sudah banyak dilakukan. Banyak rekomendasi kepada pemerintah sudah dipublikasi. Kini, kepedulian pada aspek keamanan siber harus segera diwujudnyatakan melalui program-program yang konkret. Sudah barang tentu bahwa perhatian utama terarah pada mutu infrastruktur siber. Dalam konteks mewujudkan keamanan siber yang tangguh, perhatian terhadap manajemen risiko pun harus diprioritaskan dengan cara terus membangun kemampuan mengadopsi teknologi yang terus berkembang.
Pada saat yang sama, harus dibangun dan diwujudkan komptensi untuk melakukan pemulihan yang segera saat terjadi serangan siber. Kompentensi melakukan pemulihan dari serangan tentu saja sangat penting karena serangan siber sulit untuk dihentikan. Jika kompentensi pemulihan terwujud, pengalaman buruk tentang lambannya memulihkan PDN tak akan berulang.
Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwasanya digitalisasi terus berkembang dengat pesat. Karena itu, harus tumbuh kesadaran bersama tentang betapa pentingnya negara mewujudnyatakan aspek keamanan siber di dalam negeri. Infrastruktur keamanan siber yang mumpuni menjadi faktor pendukung yang signifikan bagi upaya TNI memperkokoh pertahanan dan keamanan nasional. Lebih dari itu, infrastruktur keamanan siber yang tangguh akan mempercepat transformasi digital pada semua aspek kehidupan bersama.Red/HS
