Putraindonews.com – Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD RI, Fadel Muhammad menegaskan bahwa program pembangunan Indonesia masa depan, tergantung pada perkembangan pembangunan di daerah.
Kendati diakuinya, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya kemandirian fiskal Pemerintah Paerah (Pemda) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Ketergantungan Pemerintah Daerah pada kucuran dana pembangunan dari Pusat dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD) masih sangat tinggi,’ ungkap Fadel dalam acara Media Gathering MPR RI 2024 yang mengangkat tema ‘Media Sebagai Mitra Strategis dalam Keterbukaan Informasi Publik’ di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/6/2024) malam.
Hadir Plt. Sekjend MPR RI Siti Fauziah, perwakilan pimpinan MPR RI (Jazilul Fawaid dan Lestari Moerdijat), Mahyu Darma (Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen) DPD RI), Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP Ariawan, dan para wartawan.
Lebih lanjut Fadel mengatakan, pada tahun 2023, rata-rata ketergantungan seluruh daerah di Indonesia pada TKD mencapai 68% dari total pendapatan daerah. Dalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tingkat inovasi Pemda masih menghadapi banyak tantangan.
“Ini bisa dilihat dari Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2023, di mana masih banyak Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang memiliki kategori indeks kurang inovatif. Sebanyak 9 Provinsi, 104 Kabupaten, dan 10 Kota masuk kategori kurang inovatif dan inovasi penting untuk mempercepat kemandirian daerah,” bebernya.
Dikatakan Fadel, tingkat inovasi juga menggambarkan sejauh mana jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepala daerah dalam mengelola pemerintahannya. Menurut dia, jiwa kewirausahaan perlu dipraktikkan karena menggambarkan kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Pemda sendiri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain masalah ekonomi, dinamika politik juga terus meningkat,” sebut politisi Partai Golkar itu.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan makin terbuka dengan semakin banyaknya saluran untuk menyampaikan aspirasi. Di satu sisi, hal ini sangat penting untuk perkembangan demokrasi, di sisi lain banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.
“Selain itu, alam juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan iklim yang semakin terasa. Kompleksnya permasalahan itu membuat Pemda sulit bekerja sendiri, karena membutuhkan partners yang makin intens untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan memberikan pengawasan yang memadai untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan,” ujarnya lagi.
Dalam hal ini, bekas Gubernur Gorontalo itu menyatakan bahwa DPD RI bisa mengoptimalkan perannya, yakni bisa meningkatkan fungsinya dengan terjun langsung ke daerah. Selama ini fungsi ini banyak dilakukan melalui komite-komite DPD RI.
“Namun ebenarnya, selain memiliki tugas dan wewenang secara kelembagaan (seperti melalui komite-komite itu), setiap anggota DPD RI mengemban kewajiban yang tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran/pemberian pertimbangan secara kelembagaan, tetapi juga mencakup kewajiban yang lebih luas sebagai bentuk tanggungjawab perorangan setiap anggota terhadap konstituennya seperti penyaluran aspirasi masyarakat di daerah, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pelayanan publik, upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagainya,” pungkas Fadel. Red/HS
