Putraindonews.com- Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebenarnya memiliki peran besar pada proses kemajuan sebuah daerah, apalagi ketika daerah itu menerapkan paradigma baru di dunia dalam pengelolaan daerah yakni Collaborative Governance dengan nuansa Entrepreneurial Governance.
Dikatakan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini, paradigma baru dalam pengelolaan daerah tersebut merupakan pergeseran dari pengelolaan daerah yang sangat birokratif atau old public administration. Kemudian, sesudah perang dunia ke-2 dan menonjol pada tahun 90-an, bergeser ke paradigma _new public administration _ yang dipelopori Bill Clinton di Amerika Serikat dan Margareth Thatcher di Inggris.
Hal ini disampaikan Fadel Muhammad, dalam sambutannya, saat menggelar Forum Group Discussion (FGD) Bersama Pimpinan MPR RI 2024, dengan tema ‘Membangun Relasi Kolaboratif Antara DPD dan Pemerintah Daerah’, kerjasama MPR dengan IKN Youth Forum, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (9/7/2024).
“Nuansa entrepreneurial governance dalam paradigma collaborative itu, memberikan faktor kesempurnaan tersendiri dalam pengelolaan daerah. Yakni, menempatkan anggaran yang diterima dari pusat, tidak hanya sekedar spending money sampai habis, tetapi menjadi capital akan jadi modal. Ini akan mentrigerring, sehingga ekonomi terbangun. Di sinilah kita berharap DPD RI berperan, dengan mengukur sampai dimana keberhasilan daerah yang menerapkan paradigma collaborative itu,” paparnya.
Keberhasilan pemerintah daerah itu, lanjut Fadel Muhammad bisa diukur sampai dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada tingkat penurunan kemiskinan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi rakyat miskin masih banyak. Artinya, tidak adanya pemerataan.
Ketika, suatu daerah menurut DPD mengalami menaikan perekonomian dan berdampak kepada naiknya kesejahteraan rakyatnya, maka DPD bisa merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar anggaran untuk daerah itu dinaikkan.
“Pada intinya, dalam collaborative governance, pemerintah daerah ke depan tidak boleh sendiri. Tapi, harus melibatkan stakeholders yang lain. Dari pengalaman saya saat menjadi Gubernur Gorontalo, saya coba ketika itu menerapkan pikiran dan ide, dimana saya tidak sendirian tapi melibatkan berbagai elemen masyarakat. Diantaranya, melibatkan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat sampai saya menemukan format pembangunan yang ideal diterima oleh semua pihak,” jelas dia.
Kemudian, lanjut Fadel Muhammad, dirinya membuat tiga program unggulan yang menurutnya ideal untuk diterapkan. Pertama,
pertanian dengan fokus pada jagung. Kedua, perikanan dengan titik fokus pada ikan tangkap budidaya yang banyak dan rumput laut. Ketiga, sumber daya manusia.
“Apa yang terjadi?, Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 48 persen dan ada penurunan orang miskin sampai 18 persen, ketika masa jabatan saya berakhir. Apa yang saya katakan, ini adalah pengalaman saya menerapkan collaborative governance dan nuansa entrepreneurial governance. Yakni pemerintah yang berwirausaha,” katanya.
Gelar acara FGD ini sendiri berlangsung lancar. Hadir melalui jaringan virtual zoom Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa.
Turut hadir secara langsung, beberapa anggota DPD RI antara lain, Andi Sofyan Hasdam (Dapil Kaltim), Yulianus Henock Sumual (Dapil Kaltim), Marthin Billa (Dapil Kaltim), Abdul Waris Khalid (Dapil Sulsel), perwakilan Menteri Pertanian RI, Staf ahli Gubernur Kaltim Arih Frananta Filifus Sembiring, mewakili Pangdam VI Mulawarman Brigjen TNI Yuswandi, mewakili Kapolda Kaltim Kombespol Wahyu Dwi Ariwibowo, Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal, Deputi Bidang Perencanaan Pertanahan OIKN Mia Amalia, dan mahasiswa dan akademisi berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan tokoh masyarakat.
Dalam FGD itu, masing-masing anggota DPD yang hadir termasuk Fadel Muhammad, memberikan pandangannya masing-masing terkait tema dan peran DPD.Red/JN
