Putraindonews.com-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi krisis iklim yang semakin berdampak nyata.
Bagi Eddy, krisis iklim sudah terjadi dan menjadi bencana ekologis yang meluas hingga menimbulkan masalah kesehatan dan sosial, seperti di Jakarta, Bali, dan sejumlah wilayah lainnya.
Karena itu, Eddy menekankan bahwa menghadapi krisis iklim tidak bisa dilakukan secara sektoral atau sendirian.
“Menghadapi krisis iklim kita bukan berkompetisi, tetapi berkolaborasi. Pemerintah, swasta, NGO, dan masyarakat sipil harus saling menguatkan. Karena itu, MPR RI hadir bukan hanya sebagai rumah kebangsaan, tetapi juga rumah kolaborasi. Sebagai titik temu untuk merumuskan solusi bersama,” ujarnya.
MPR RI Bersama Emil Salim Institute
Eddy menjelaskan, semangat kolaborasi itulah yang menjadi inspirasi kerja sama MPR RI dan Emil Salim Institute (ESI) untuk menyelenggarakan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025. Acara akan dilaksanakan pada 21–23 Oktober 2025 di Jakarta.
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, ICCF merupakan forum tahunan yang diselenggarakan Emil Salim Institute sebagai upaya menjaga dan meneruskan pemikiran Prof. Emil Salim dalam melestarikan lingkungan.
“Tahun ini MPR menjalin kolaborasi dengan Emil Salim Institute untuk menyelenggarakan ICCF. Kehadiran MPR RI dalam ICCF 2025 adalah menjadi titik temu pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, wilayah, dan energi di era perubahan iklim,” lanjutnya.
Hasil Forum Diharapkan Jadi Rekomendasi Strategis
Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan, ICCF 2025 yang akan digelar pada Oktober mendatang—sebelum pelaksanaan COP 30 di Belém, Brasil—diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan strategis bagi delegasi Indonesia.
“Hasil dari ICCF 2025 diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim di COP 30 mendatang. Pembahasan dalam ICCF nantinya juga akan berupaya memperkuat visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi, pangan, dan air,” ungkapnya.
Amelia F. Salim, Ketua Yayasan Era Sharaddha Indonesia yang menaungi Emil Salim Institute, menyampaikan bahwa hasil forum diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.
“ICCF 3 adalah momentum penting untuk memperkuat kesadaran publik dan merumuskan solusi nyata. Kita perlu memastikan bahwa ketahanan energi, air, pangan, dan wilayah tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa,” ujar Amelia.
Menuju COP 30 Brasil
Amelia melanjutkan, ICCF 2025 diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP UNFCCC) ke-30 di Belém, Brasil.
“Sebagai bagian dari proses konsultatif menuju COP, ICCF mendorong tersusunnya policy brief dan Deklarasi Bersama sebagai representasi posisi dan komitmen nasional Indonesia terhadap penguatan NDC, peta jalan adaptasi, serta strategi pembiayaan dan transfer teknologi iklim,” lanjutnya.
Eddy Soeparno menambahkan, ICCF 2025 juga akan menyoroti isu aktual seperti krisis sampah. Menurutnya, forum ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pengelolaan sampah untuk merumuskan solusi yang komprehensif, efektif, dan dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan nasional.
“ICCF 2025 adalah panggung kolaborasi yang luas untuk memastikan ide-ide besar menghadapi perubahan iklim tidak berhenti di atas kertas, tetapi diperkuat hingga masuk ke ruang kebijakan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Climate action starts now!” tutup Eddy.Red/HS
, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi){kind=link}