***
Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani menegaskan terkaitnya pentignya penyelesaian masalah kebocoran data. Ia pun meminta kepada Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data agar segera bertindak cepat.
“Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh,” ungkap Puan dalam konferensi pers, Kamis (15/9).
Puan menilai kejahatan siber juga telah menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Karenanya, ia meminta Pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.
“DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas,” imbuhnya.
“Dengan begitu ada evaluasi yang kemudian dapat dilakukan peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber,” tambahnya.
Di samping itu, mantan Menko PMK itu mengatakan, melalui Komisi I juga akan membentuk panitia kerja (Panja) Kebocoran Data.
Dikatakan, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. Tidak hanya itu, ia menambahkan, DPR akan berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan.
“Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” tandasnya.
Seperti diketahui, hacker yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara. Mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik Presiden. Red/HS
***
