Putraindonews.com, Jakarta – Atalia Praratya, Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti rencana rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Atalia menyarankan kepada pemerintah agar lebih berhati-hati dalam memutuskan rencana kebijakan tersebut agar menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” kata Atalia, Jumat (10/10).
Ia mengaku khawatir bahwa masyarakat dapat menilai penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny sebagai bentuk ketidakadilan, karena lembaga pendidikan tersebut sempat roboh dan diduga lalai.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama,” ujarnya.
“Pertama, proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tandasnya. Red/HS