Putraindonews.com, NTT – Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Alfa Omega pada Rabu (31/7/24).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plh Ketua Yustin Rambu Karadji, dalam sambutannya Ia menegaskan perihal pentingnya pengawasan ketat terhadap proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung.
Menurut Plh Ketua Bawaslu bahwa telah ditemukan beberapa data pemilih yang belum diverifikasi dengan baik, sehingga memerlukan perhatian khusus.
“Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan transparan dan adil. Oleh karena itu kami mengundang sejumlah stakeholder untuk turut serta dalam pengawasan ini. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan memastikan keabsahan proses pemilihan,” tandas Yusti
Dalam proses pengawasan Ia juga mengajak agar kolaborasi diutamakan antara Bawaslu, KPU, dan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada hari pemilihan, tetapi juga pada seluruh tahapan persiapan, mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara.
“Hal ini dianggap krusial untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan,” ungkap Yusti akhiri sambutannya.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi. Dalam presentasinya, Komisioner KPU Sumba Barat Ridwan M Kamodo Devisi Teknis Penyelenggaraan membahas secara rinci tahapan-tahapan dan jadwal penyelenggaraan pilkada tahun 2024, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara. Ridwan mengingatkan partai politik peserta pemilihan kepala daerah untuk memperhatikan setiap tahapan yang telah ditetapkan demi kelancaran proses pemilu.
Ridwan menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada. “Setiap partai politik harus memastikan bahwa mereka memahami dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Ini penting untuk menghindari masalah administrasi dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan,” tegas Ridwan.
Selain tahapan dan jadwal, Ridwan juga menyoroti beberapa perubahan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024.
“Kami telah melakukan beberapa penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilu. Diharapkan semua pihak dapat beradaptasi dengan perubahan ini,” ujar Ridwan.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Srie Demu Alemina B.R Bagun, turut memberikan materi mengenai kerawanan data pemilih. Dalam paparannya, Srie mengungkapkan berbagai jenis kerawanan yang mungkin muncul terkait data pemilih, seperti data ganda dan data pemilih yang tidak valid.
Srie juga menjelaskan solusi untuk mengatasi masalah kerawanan data pemilih. “Kami telah menyusun beberapa langkah mitigasi, termasuk pengawasan validasi data pemilih secara berkala dan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan data pemilih yang akurat,” kata Srie.
Lebih lanjut, Srie menegaskan pentingnya memastikan semua nama pemilih terdaftar dengan benar. “Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, validasi data pemilih menjadi sangat krusial,” tegas Srie.
Srie juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap daftar pemilih di lokasi khusus, seperti rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan. “Kami akan memastikan bahwa daftar pemilih di lokasi khusus ini akurat dan mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan,” ujar Srie.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengawasan pemilu, serta dapat bekerja sama secara efektif untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat,TNI Polri, instansi terkait di daerah, termasuk tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta perwakilan partai politik. Red/Nov
