Putraindonews.com – Penambahan pos Kementerian/Lembaga pada kabinet yang nanti dipimpin Presiden Prabowo Subianto, tidak lain untuk optimalisasi tugas-tugas Kementerian/Lembaga, terlebih untuk memenuhi janji kampanye waktu Pilpres 2024.
Demikian dikemukakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Dasco menjelaskan, penambahan maupun pemisahan Kementerian/Lembaga yang ada sekarang ini, belum bisa mereka publikasikan ke masyarakat. Alasannya, karena saat ini formasinya masih disimulasikan.
“Apabila kemudian nanti ternyata sudah dipublikasikan, maka kemungkinan besar mengalami perubahan, karena kan sekarang sedang dalam proses,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu lagi.
Menyinggung soal peluang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk kabinet Prabowo-Gibran, kata Dasco, masalah itu sebaiknya ditanyakan langsung ke PKB, termasuk pos Kementerian/Lembaga apa yang bakal diisi.
“Pembicaraan itu kan dilakukan dinamis dan juga tadi saya bilang bahwa ini belum final,” imbuhnya.
Dasco mengatakan, sesuai pemenuhan janji-janji semasa kampanye Pilpres 2024 dulu, maka pengisian kursi menteri itu juga melihat tempat dan orang yang tepat.
“Nah, sehingga keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol,” ujarnya.
Mengenai peluang Sri Mulyani yang beberapa saat lalu bertemu dengan Prabowo Subianto bakal masuk lagi di kabinet berikutnya atau tidak, Dasco menjelaskan kalau pertemuan (Prabowo dan Sri Mulyani) itu tentu saja atas persetujuan Presiden Jokowi.
Dikatakan ,Prabowo itu kerap brainstorming dengan Mas Tomi selaku Wamenkeu dan Sri Mulyani selaku Menkeu. “Nah, saat-saat ini justru sedang pembahasan APBN dan undang-undang APBN,”katanya.
Sehingga sambung Dasco, brainstorming yang dilakukan bukan hanya kemarin saja , kebetulan saja yang kemarin itu dipublikasikan ke masyarakat.
“Saya tidak bisa jawab soal itu , karena kita belum pastikan,”kata Dasco saat didesak soal Sri Mulyani apakah masih masuk lagi pada kabinet Prabowo. Red/HS
