Anggota DPR RI asal Aceh M Nasir JamilÂ
PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTA | Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dapat memilih Ketua MPR RI secara bermartabat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Sebagai rumah kebangsaan, MPR RI itu harus menjadi teladan dalam mengambil keputusan politik. Jika Ketua MPR RI nantinya dipilih berdasarkan pemungutan suara, maka ini menjadi potensi prakondisi tidak solidnya sejumlah agenda strategis yang akan dilakukan oleh MPR RI.
Keinginan Forbes tersebut disampaikan oleh anggota DPR senior asal Aceh M Nasir Djamil menanggapi akan adanya pemilihan Ketua MPR RI pada Kamis malam ini (3/10). “Menentukan Ketua MPR RI dengan cara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat sangat elegan dan cermin kultur bangsa Indonesia”, ujar Nasir Djamil.
Saat ini, lanjut Nasir Djamil, calon Ketua MPR RI saat ini mengerucut dua nama, yakni Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) dan Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra). Meskipun sejumlah fraksi di MPR telah menyampaikan aspirasi melalui media, Forbes asal Aceh yang terdiri dari lintas fraksi tentu akan memberikan masukan atau pendapat kepada fraksinya masing-masing. “Bambang dan Ahmad Muzani kami nilai layak dan patut menjadi Ketua MPR RI. Keduanya punya jejak rekam yang mumpuni. Kesepakatan politik yang akan menentukan siapa diantara mereka berdua yang menjadi Ketua MPR RI”, ujar Nasir Djamil
Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh, lanjut Nasir mengharapkan agar suasana sejuk mewarnai rapat dan pemilihan Ketua MPR RI. Apalagi DPD RI sudah punya wakil mereka yang akan duduk di barisan Pimpinan MPR RI, yakni Fadel Muhammad. “Saya prediksi pemilihan Ketua MPR RI akan berlangsung damai dan musyawarah mufakat. Syaratnya Partai Golkar atau Partai Gerindra harus rela mundur selangkah. Jika keduanya ngotot, ya tentu mekanisme voting yang akan dilaksanakan”, ujarnya.
Menyangkut kedua kandidat Ketua MPR RI, Nasir menilai siapapun yang terpilih tentu akan merealisasikan sejumlah agenda besar, salah satunya soal menghadirkan kembali haluan negara yang mirip GBHN.
(PMT)
