Putraindonews.com – Fraksi PKB DPR RI berniat untuk mengkaji kembali kepala daerah setingkat gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui DPRD. Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Dikatakan Jazilul bahwa usulan yang dimaksud, merujuk biaya pemilihan setingkat gubernur dengan biaya yang terlalu tinggi.
Padahal, gubernur fungsinya hanya koordinator.
“Karenakan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul seraya mencontohkan, Pilkada di Jawa Barat (Jabar), di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya mengkoordinasikan harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 Triliun lebih.
Kondisi itu, tentunya kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran sebanyak itu hanya untuk satu daerah, belum lagi di provinsi lainnya. Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Jazilul, PKB sedang mengkaji pemilihan gubernur (Pilgub), ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui DPRD. Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.
“Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan,” pungkas Jazilul Fawaid. Red/HS
