Putraindonews.com – Selentingan kabar menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam penyusunan menteri kabinet pemerintahan 2024-2029.
Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana merespons narasi yang dikembangkan sejumlah pihak terkait keterlibatan Presiden
“Pengangkatan menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024,” kata Ari Dwipayana di Jakarta, Senin (25/3/24).
Ari juga menjawab isu tentang pengajuan sejumlah nama yang disodorkan Jokowi untuk menempati kabinet mendatang, salah satunya adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Ari menyatakan Presiden Jokowi hingga saat ini masih fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Prabowo soal pelibatan dirinya di kabinet mendatang.
“Tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanyakan kepada saya,” katanya usai menghadiri acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2024 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2).
Saat ditanya apakah dirinya diminta untuk memberikan saran atas susunan kabinet mendatang, Presiden kembali meminta wartawan bertanya kepada Prabowo.
“Ditanyakan kepada pak Prabowo, jangan ditanyakan kepada saya,” ungkap Jokowi.
Sejumlah ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) buka suara soal jatah menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai unggul di 36 provinsi berdasarkan rekapitulasi suara oleh KPU. Hal itu mereka sampaikan saat berkumpul di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta, pada Rabu (20/3).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan masih menanti hasil resmi Pemilu 2024 sebelum menentukan jumlah jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Pada kesempatan sebelumnya, dia menyebutkan, Golkar meminta meminta jatah lima menteri usai mendapat perolehan suara 15% persen di Pileg 2024.
Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan menyatakan perihal kursi menteri di kabinet nanti merupakan hak prerogatif presiden. Dia menyerahkan sepenuhnya soal itu ke Prabowo sebagai presiden nantinya.
“Terserah beliau, wong beliau presidennya kok,” kata Zulhas.
Pada saat yang sama, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih enggan membicarakan soal jatah menteri di kabinet. Dia mengatakan, pertemuan malam Rabu malam (20/3) itu belum membicarakan perihal itu. Red/HS
