Putraindonews.com,Jakarta – Bincang Cendekia Vol. 2 sukses diselenggarakan dengan tema “Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis”, Rabu, (12/2) di Jakarta Pusat.
Mengenai efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan dalam perbincangan antara para pakar ekonomi dan perwakilan dari pemerintah.
Sekjend PP Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman menegaskan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan perhatian ekstra kepada sektor industrialisasi manufaktur. Di samping itu, efisiensi terhadap proses investasi, serta produktivitas tenaga kerja juga penting untuk dibangun.
“Tata kelola pemerintahan harus berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut. Tantangan utamanya adalah di sektor infrastruktur, kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan stabilitas politik,” jelas Hafidh.
Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyampaikan bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak dalam Middle Income Trap.
“Belanja pemerintah (government expenditure) perlu dikelola dengan cermat agar tidak menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan,” tegas Direktur Eksekutif INDEF.
Sementara itu, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyampaikan pandangannya bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan mencapai 8%, masih memungkinkan dengan syarat adanya terobosan dan akselerasi yang signifikan dari pemerintah.
“Untuk mencapai angka tersebut, kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, serta pengelolaan program prioritas yang baik,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, Faisal juga menyoroti bahwa pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang diperlukan untuk meminimalisir potensi mark-up anggaran, namun perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak justru menghambat kinerja pemerintah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Muhammad Isra Ramli, turut menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa penambahan jumlah kementerian dalam kabinet tidak serta-merta menyebabkan pemborosan.
“Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidak lantas menjadi beban anggaran karena efisiensi yang dilakukan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa efisiensi ini dapat berdampak pada efektivitas program yang diperoleh pengusaha dari pemerintah.
Di akhir sesi, Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia menegaskan bahwa membangun kepercayaan publik harus jadi prioritas pemerintah, demi kelancaran berbagai program yang telah dicanangkan.
“Public trust saat ini menjadi penting bagi pemerintah. Tanpa adanya kepercayaan publik, maka sebagus apapun programnya akan percuma. Oleh karena itu, kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran harus menunjukkan bukti nyata ke hadapan publik,” tutup Faisal.
Saat ini, perdepatan tentang efisiensi anggaran dan strategi pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan keseimbangan yang tepat. Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat program strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Diskusi ini dilaksanakan oleh forum Jaringan Cendekiawan Muda yang diinisiasi oleh Forum Sekretaris Jenderal Organisasi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus. Adapun kelompok ini terdiri dari, HMI, KMHDI, PMKRI, HIKMABUDHI, GMNI, GMKI, IMM, PMII, HIMA PERSIS, KAMMI dan LMND.
Forum ini dibentuk sebagai pembentukan ruang dialog intelektual dari berbagai perspektif dan latar belakang. Red/HS
