Menkopolhukam Siap Benahi Aparat Penegak Hukum

.com – Jakarta | Menteri Koordinator Bidang , dan HAM yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md rencana akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila dirinya terpilih menjadi wakil presiden Republik mendampingi Ganjar Pranowo.

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/1/24).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam dialog ‘Tabrak Prof’ bersama masyarakat , yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, dan masyarakat umum yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud tegas menyebut hukum Indonesia masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

BACA JUGA :   Dukung Ormas NU dan Muhammadiyah Dapat IUP dari Pemerintah, Fahri Hamzah: Keduanya Orang Tua Negara

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” ujarnya.

Eks Ketua itu mengatakan kondisi seperti itu membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Sehingga tak hukum tak lagi hanya tumpul ke bawah.

BACA JUGA :   Partai Demokrat Bantah Terlibat di Balik Narasi Besar Ijazah Palsu Jokowi

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang konsen terhadap keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan- nomor urut 1, Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!