Putraindonews.com, Purwokerto – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengusahakan metode berbeda untuk menguji visi dan misi serta program pasangan calon Pilkada Banyumas 2024.
Ini dilakukan lantaran, dalam perhelatan Pilkada Banyumas kali ini, kontestasi hanya diikuti satu pasangan kandidat.
Sehingga, tidak memungkinkan diadakan acara debat. Sebagai pengganti, tim penyelenggara menggunakan metode lain yang lebih efektif.
Adapun, paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas nomor urut 1 Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis untuk mempertajam visi, misi, dan program psalon tersebut.
Tim panelis terdiri atas Prof Budi Aji (Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman), Dr Sumiati, M Ag (Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Islam Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri), Dr Ecep Suwardani Yasa, M Si (jurnalis senior TV One), Dr Tobirin, M Si (Dosen Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman).
Selanjutnya, Dr Naelati Tubastuvi (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto), Dra Oti Kusumaningsih, M Si (Wakil Dekan FISIP Universitas Wijayakusuma), dan Dr Tedy Sudrajat (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman).
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim panelis itu terbagi dalam lima segmen, masing-masing terdiri atas empat pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya berkaitan dengan pembinaan olahraga, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Dalam hal pembinaan olahraga, calon Bupati Sadewo Tri Lastiono mengatakan permasalahan tersebut tidak bisa hanya dengan mengandalkan dukungan APBD, sehingga pihaknya kelak akan menggandeng pihak ketiga untuk ikut terlibat dalam pembinaan olahraga di Banyumas.
Terkait dengan masalah pendidikan, dia mengatakan permasalahan zonasi sering kali menyebabkan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri terdekat.
Menurut dia, salah satu solusi yang akan dilakukan berupa gedung sekolah dasar (SD) yang telah dilakukan penggabungan dengan SD lainnya akan dimanfaatkan untuk sekolah menengah pertama (SMP) agar anak-anak tidak lagi kesulitan untuk masuk SMP negeri yang biayanya gratis.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pembangunan SMA di tiap kecamatan,” katanya. Red/ST
