Putraindonews.com,Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa praktik militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.
“Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).
Pihaknya menilai pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.
“Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih),” ujarnya.
Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.
Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.
“Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers,” tandasnya. Red/HS
