Putraindonews.com, Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut sah-sah saja jika kembali ada Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta walaupun sebelumnya sudah ada Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
“Saya tidak menggagas soal itu, tetapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9).
Dia mengatakan bahwa tidak ada istilah “muktamar tandingan” tetapi yang ada ialah “muktamar lagi”. Dia pun mendengar bahwa ada banyak pihak yang merasa kecewa dengan Muktamar PKB yang digelar di Bali tersebut.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas muktamar yang seharusnya tanggal 2 dan 3 September, mereka bilang ya itu muktamar yang sebenarnya. Kan versinya begitu, bukan tandingan,” kata dia.
Secara mekanisme politik, menurutnya, kegiatan tersebut bisa dilakukan, sehingga mungkin-mungkin saja akan ada Muktamar PKB yang kembali digelar.
“Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan,” kata dia.
Selain itu, dia pun belum menerima surat pemecatan secara resmi sebagai anggota PKB, namun dia mendengar bahwa dirinya sudah kehilangan status keanggotaan dari partai politik tersebut.
“Sampai sekarang itu saya tunggu. Jadi, kalau saya dipecat, saya tunggu pemecatannya Bagaimana?,” kata tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.
Pada 24-25 Agustus 2024, PKB yang digelar di Bali telah memutuskan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Selain itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun disepakati untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Sebelumnya (27/8), mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy menyampaikan bahwa akan digelar kembali Muktamar PKB atau “muktamar tandingan” yang berbeda karena akan digelar pada 2-3 September di Jakarta.
“Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden,” kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Muktamar di Jakarta itu, menurut dia, akan mendorong calon Ketua Umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun untuk selesai. Red/HS
