DPD RI Nilai Masyarakat Di Daerah Kesulitan Mendapatkan Rumah Layak Huni

.com- | DPD RI menilai masyarakat di daerah masih mengalami kendala dalam mempunyai rumah layak huni. Tingginya harga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat sulit memiliki rumah layak huni. Hal tersebut tertuang pada Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (14/8/24).

“Daya beli masyarakat yang rendah, menjadikan perumahan dan permukiman di menjadi tidak tertata dengan baik. Sehingga muncul yang namanya rumah-rumah tidak layak huni atau permukiman kumuh,” ucap Anggota DPD RI Abdi Sumaithi usai memberikan laporan reses terkait Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemungkiman.

BACA JUGA :   UJI SAHIH RUU PERUBAHAN KELIMA UU PEMERINTAHAN DAERAH, KOMITE I KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Senator asal Banten ini menjelaskan pertumbuhan perumahan yang ada di Kabupaten Tangerang justru menimbulkan persaingan antarpengembang yang tidak sehat. Pengembang berbondong-bondong memasarkan perumahannya dengan harga serendah mungkin, namun tidak memperhatikan kualitas bangunan. “Pengembang-pengembang berusaha memasarkan perumahan dengan harga murah, mungkin tanpa memperhitungkan kualitas dan legalitasnya,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Barat Eni Sumarni menilai permasalahan perumahan di menjadi persoalan utama. Menurutnya banyak jumlah penduduk di Jawa Barat tidak diimbangi dengan perumahan yang layak. “Masalah perumahan di Jabar memang menjadi permasalahan utama. Maka Pemda Jabar meminta DPD RI untuk mendesak Kementerian PUPR membangun rumah susun,” paparnya.

BACA JUGA :   Pengaduan Masyarakat Dari Lima Provinsi Mulai Ditindaklanjuti BAP DPD RI

Anggota DPD RI asal Provinsi Lily Amelia Salurapa mengatakan bahwa permintaan perumahan sangat tinggi di daerah perkotaan seperti . Menurutnya meski permintaan perumahan sangat tinggi, tetapi sejauh ini untuk suplai tidak selalu dapat mengimbanginya. “Hal ini menyebabkan harga properti yang semakin tinggi dan kesulitan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Lily.Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!