images (1)

Jakarta|25 November 2019.  Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyebut setidaknya terdapat dua tantangan bagi Partai Golkar menyambut kontestasi politik Pemilu 2024.

Menurutnya, Golkar memiliki potensi kuat sebagai mesin politik di Indonesia sehingga dapat mengirimkan kader-kadernya dalam posisi penting di Indonesia.

“Harus memiliki jaringan politik, baik organisasi atau lainnya yang terpadu dan disiplin,” kata Djayadi saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Jenggala Center, Jakarta, Selasa (19/11).

Selama ini, kata Djayadi, Golkar memiliki jaringan politik yang luas, namun kurang disiplin dalam penerapannya. Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dari penguasa tertinggi dalam partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Basis-basis pemilih juga kan semakin bergeser, pemilih yang usia senior semakin berkurang, kemudian pemilih muda semakin membesar,” kata Hanta.

Menurut dia, selama ini Golkar memiliki branding sebagai partai politik yang memiliki struktur kelembagaan yang kuat. Hal tersebut, kata dia, perlu dikombinasikan dengan wajah baru yang coba disuarakan oleh Golkar.

“Saya ingin poin terakhir (mengenai) transformasi kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan hanya ketua umum, itu adalah sistem yang mengakar ke dalam tapi juga menjulang ke luar. Menjulang itu ke segmentasi anak muda, bagaimana dia mewakili semua segmentasi kita,” jelas dia.

Golkar sendiri akan menyelenggarakan munas pada 3 hingga 6 Desember 2019. Rivalitas makin memanas di antara dua calon kandidat yang digadang akan maju sebagai Ketum Golkar, yakni Airlangga Hartanto dan Bambang Soesatyo.

Transformasi Kepemimpinan Nasional

Djayadi mengatakan jika dilihat secara lebih luas partai politik di Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan yang relatif sama. Hal ini berkaitan dengan Pemilu 2024 mendatang.

“Menurut saya, akan terjadi transformasi kepemimpinan nasional yang sesungguhnya di 2024,” jelasnya.

Selain itu, bonus demografi yang akan segera terwujud juga dapat menjadi tantangan bagi partai politik. Djayadi beranggapan partai politik harus kuat membawa isu-isu ekonomi untuk mendapatkan sentimen konstituen dalam pemilu.

Djayadi menjelaskan bonus demografi yang dimaksud juga berkaitan dengan isu sumber daya manusia. Menurutnya, terdapat 65 persen generasi muda yang berpendidikan di bawah SMP.

“Kalau Golkar tidak leading dalam isu ekonomi upaya Golkar untuk mengelola generasi muda yang masuk kategori bonus demografi akan sulit,” jelasnya.(*)