Dampak Serangan AS-Israel ke Iran, DPR Desak Pemerintah Jamin Keselamatan dan Perlindungan Penumpang Penerbangan

Putraindonews.com, Jakarta - Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, gangguan penerbangan internasional mulai terasa hingga ke Indonesia. Penutupan sejumlah ruang udara dan pengalihan rute penerbangan memicu pembatalan jadwal serta penumpukan penumpang di berbagai bandara, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memastikan keselamatan dan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa dalam situasi krisis global seperti ini, pendekatan yang harus dikedepankan adalah keselamatan penerbangan, koordinasi antarlembaga yang solid, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan.

“Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan,” kata Evita di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, penutupan ruang udara di sejumlah kawasan internasional telah menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tidak hanya memicu ketidakpastian perjalanan global, tetapi juga berpotensi berdampak pada konektivitas Indonesia, terutama bagi penumpang penerbangan internasional dan sektor pariwisata.

Evita menekankan bahwa setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional. “Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama,” ujarnya.

Di sisi lain, ia meminta maskapai dan pengelola bandara memastikan perlindungan penumpang dijalankan secara maksimal. Layanan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi bagi penumpang yang terdampak keterlambatan berkepanjangan dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dasar industri penerbangan.

“Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan,” kata dia.

Komisi VII juga mendorong pemerintah segera mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga, melibatkan regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait lainnya. Evita menilai posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala penting untuk mencegah kepanikan akibat simpang siur informasi.

Selain itu, ia meminta disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, penyediaan ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

“Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji,” ujarnya.

Evita memastikan Komisi VII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif serta mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, dan pelaku UMKM yang bergantung pada mobilitas udara.

Seruan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga pada arus transportasi global yang menjadi tulang punggung perdagangan dan perjalanan internasional. Dalam konteks itu, respons cepat dan terkoordinasi pemerintah dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan meminimalkan dampak ekonomi yang lebih luas. ***