Dirjen IKP Ajak Humas Bangun Sinergitas Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah

Jakarta | 13 Desember 2019. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo menekankan pentingnya sinergitas Humas antar kementerian untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah.

“Koordinasi antar Humas Kementerian menjadi hal utama untuk berbagi data dan fakta tentang isu yang berkembang di masyarakat," ungkapnya dalam Forum Koordinasi Antar Humas Kementeriaan dan Lembaga (K/L) negara lainnya di Gedung Soekarno-Hatta, Badan Intelejen Negara, Jakarta, Kamis (12/12/2019). 

Menurut Dirjen Widodo, setiap isu harus diantisipasi dan direspons oleh kementerian dan lembaga terkait. Jika dimungkinkan harus berkolaborasi.

"Jadi, isu aktual bisa langsung dijawab kementerian terkait. Tidak kalah penting, kementerian dan lembaga juga harus melepaskan ego sektoral,” papar Widodo.

Keberadaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sebagai  forum koordinasi dan kerja sama antarunit kerja bidang humas kementerian atau lembaga menjadi penting. 

"Bakohumas dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi guna mengatasi kesenjangan informasi. Selain itu, Bakohumas bertujuan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam koordinasi, integrasi, sinergi serta sinkronisasi antar instansi pemerintah dan lembaga," jelas Widodo.

Koordinasi dan kerja sama tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena merupakan suatu kebutuhan bagi setiap instansi. Konsepsi idealitas kehumasan diatas ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi obyektif dilapangan. Lima tahun pemerintahan pertama Jokowi bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana kordinasi dan kerjasama tersebut masih perlu ditingkatkan.

Tantangan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma”ruf Amin tidaklah ringan. Berbagai persoalan seperti masalah radikalisme dan fenomena membanjirnya arus informasi melalui media sosial khususnya penyebaran hoaks yang memiliki keterkaitan dengan penyebaran radikalisme masih belum teratasi secara menyeluruh.

Berdasar kondisi itu, Sekretaris Utama BIN Zaelani mengatakan BIN telah mengambil langkah untuk mengoptimalkan peran Bakohumas guna meningkatkan sinergitas dalam rangka menyukseskan berbagai kebijakan Pemerintah. 

“Terkait Kebijakan Pemerintah seperti Upaya Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi, tentunya terdapat resistensi dari elemen masyarakat yang belum memahami dan tidak menerima kebijakan tersebut. Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat diminimalisir bahkan direduksi dampaknya guna menghindari polemik yang dapat memicu kegaduhan publik,” ungkap Zaelani.

Dalam acara itu hadir pula  Juru Bicara Kepala BIN. Wawan Hari Purwanto dan Dewan Pengawas LPP RRI, Dwi Hernuningsih.

Wawan Hari Purwanto mengatakan pentingnya menyukseskan kebijakan Presiden. “BIN mengikuti kebijakan Presiden termasuk penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta program deradikalisasi. Intelijen bertugas dalam mengamankan kebijakan tersebut. Di sisi lain, radikalisme juga menjadi ancaman yang perlu menjadi atensi semua pihak, sehingga diperlukan beberapa langkah antisipasi,” jelas Wawan.

Selanjutnya, Dewan Pengawas LPP RRI, Dwi Hernuningsih, menyatakan pentingya kebijakan Pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Dalam Komunikasi, maksud making deliver adalah kebijakan Pemerintah dapat tersosialisasikan dengan baik, dipahami masyarakat, hingga mendapat applause dari publik tanpa menimbulkan kegaduhan politik serta pentingnya menggunakan wawasan kebangsaan dalam menyampaikan informasi Pemerintah,” papar Dwi.

Forum komunikasi ini telah mengidentifikasi dan memetakan potensi dan berbagai kendala Bakohumas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan guna memastikan visi misi pemerintahan terwujud. Forum komunikasi ini juga telah merumuskan berbagai rencana aksi guna mengoptimalkan peran strategis Bakohumas dalam mengawal dan mensukseskan program-program strategis pemerintahan.

Pada bagian akhir, forum ini juga mencari berbagai terobosan dan kesepahaman tentang berbagai langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan dan optimalisasi peran dan fungsi Bakohumas sebagai ujung tombak kesuksesan kebijakan pemerintahan.(**)