DJP Luruskan Pernyataan Hashim Soal Pajak Digital yang Buat Gaduh Masyarakat

Putraindonews.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo terkait pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026. 

Menurut DJP, kebijakan yang dimaksud Hashim berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). 

Sistem ini termasuk langkah pemerintah untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan bahwa SPP-TDLN bukan merupakan pajak baru.  

Kebijakan ini juga tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri. 

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ujar Inge kepada KONTAN, Senin (2/11/2026). 

Inge menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan pajak berganda, serta menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Red/HS