Dorong Energi Mandiri, Legislator PDIP Ingatkan Implementasi B50 Tak Boleh Tergesa-gesa

Putraindonews.com, Jakarta - Di tengah ambisi pemerintah mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, wacana penerapan bahan bakar campuran biodiesel 50 persen (B50) menuai perhatian serius dari parlemen. Kebijakan ini dinilai strategis, namun berisiko jika dijalankan tanpa kesiapan menyeluruh.

Anggota Komisi XII DPR RI. dari Fraksi PDI Perjuangan, Ratna Juwita Sari, menegaskan bahwa program B50 harus dipastikan aman sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam implementasi tanpa didukung kajian komprehensif.

“Harus dipastikan seluruh produk B50 yang beredar benar-benar aman. Jangan sampai masyarakat dirugikan, apalagi menyebabkan kerusakan pada kendaraan,” kata Ratna, Rabu (8/4/2026).

Ratna menekankan pentingnya uji coba menyeluruh, termasuk pengujian pada berbagai jenis kendaraan serta kondisi operasional di lapangan. Menurutnya, transparansi hasil uji coba menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan ini.

Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, seperti produsen otomotif dan lembaga independen, guna memastikan hasil pengujian memiliki kredibilitas tinggi. “Ini bukan sekadar soal energi, tapi menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.

Di sisi lain, Ratna menyoroti persoalan harga sawit yang justru mengalami penurunan di sejumlah daerah menjelang implementasi B50. Berdasarkan laporan yang diterimanya, harga Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah seperti Kalimantan Barat menunjukkan tren melemah.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan paradoks kebijakan. Di satu sisi, negara berupaya meningkatkan serapan sawit untuk mendukung ketahanan energi, namun di sisi lain petani menghadapi ketidakpastian harga yang dapat merugikan mereka.

Selain itu, kesiapan industri pendukung juga menjadi sorotan, terutama terkait pembangunan pabrik metanol sebagai bagian dari rantai pasok B50. Ratna meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Bila pemerintah serius dengan B50, maka pembangunan pabrik metanol harus dikebut. Jangan sampai kebijakan sudah jalan, tapi industrinya belum siap. Ini harus sinkron,” tegasnya.

Ratna menambahkan, pemerintah tidak boleh hanya mengejar target bauran energi tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efisiensi. Ia meminta adanya skema mitigasi risiko, terutama untuk mengantisipasi dampak teknis yang mungkin muncul di lapangan.

Sebagai langkah konkret, DPR mendorong penyusunan roadmap yang jelas, pemberian insentif bagi industri, serta edukasi masif kepada masyarakat terkait penggunaan B50.

“DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan optimal, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” kata Ratna.

Pernyataan ini mencerminkan kehati-hatian parlemen dalam memastikan bahwa ambisi besar menuju kemandirian energi tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun pelaku industri. Red/ES