Drama LCC 4 Pilar Kalbar, Sekjen GTI Desak Koreksi Agar Tidak Cederai Edukasi Kebangsaan

Putraindonews.com, Tangsel – Polemik hasil Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 terus menuai sorotan. Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia, meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI segera melakukan koreksi administratif terhadap hasil perlombaan guna menjaga marwah kegiatan sebagai sarana edukasi kebangsaan bagi pelajar.

Permintaan itu disampaikan menyusul viralnya hasil final yang memperlihatkan Group C dari SMAN 1 Pontianak harus puas sebagai runner up setelah kalah 20 poin dari Group B SMAN 1 Sambas. Dalam hasil akhir, Group B mengantongi 90 poin, sementara Group C memperoleh 70 poin.

Menurut Deri Hartono, substansi utama lomba tersebut bukan semata menentukan juara, melainkan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap 4 Pilar Kebangsaan. Karena itu, proses penilaian dinilai harus dilakukan secara konsisten dan objektif agar tidak mengaburkan pesan edukasi yang ingin disampaikan negara kepada para peserta.

“Esensi lomba cerdas cermat ini adalah sosialisasi dan penguatan pemahaman 4 Pilar kebangsaan bagi pelajar. Jika proses penilaiannya inkonsisten, pesan sosialisasi itu jadi kabur dan kepercayaan peserta terhadap kegiatan negara ikut turun,” ujar Deri Hartono, Kamis (14/5/2026).

Ia menilai polemik muncul akibat adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban yang dinilai serupa pada babak rebutan. Group C justru mendapat pengurangan nilai minus 5, sementara jawaban serupa dari Group B memperoleh tambahan poin plus 10. Perbedaan keputusan itu dinilai menjadi faktor utama munculnya selisih poin yang cukup jauh pada hasil akhir perlombaan.

Deri menegaskan, opsi mengulang perlombaan bukan solusi yang tepat karena dinilai hanya akan membuang waktu serta anggaran penyelenggaraan. Ia mendorong panitia dan pihak penyelenggara melakukan evaluasi administratif dengan mengoreksi pengurangan nilai terhadap Group C.

“Mengulang lomba tidak menyelesaikan masalah dan justru membuang waktu serta anggaran. Koreksi yang adil adalah menganulir minus 5 untuk Group C, lalu memindahkan atau menambahkan poin 10 yang diberikan kepada Group A kepada Group C. Dengan begitu, hasil evaluasi akan menghasilkan juara 1 yang sebenarnya dan tujuan sosialisasi tetap terjaga,” tegasnya.

Selain persoalan teknis penilaian, Deri juga menyoroti dampak psikologis yang dialami para peserta akibat keputusan juri yang dianggap tidak konsisten. Menurutnya, pelajar yang telah berjuang dalam kompetisi seharusnya mendapatkan kepastian dan keadilan, bukan justru dibebani polemik berkepanjangan.

Ia berharap evaluasi terhadap hasil lomba dapat menjadi momentum pembenahan sistem penjurian dalam kegiatan publik serupa agar lebih transparan, profesional, dan tetap berpihak pada tujuan utama pendidikan kebangsaan.

Sebelumnya, MPR RI dikabarkan akan melakukan evaluasi terhadap dewan juri serta meninjau ulang hasil perlombaan yang kini menjadi perhatian publik. Red/TK